Gubernur Iqbal Sebut Laporan Keluarga Juliana di Mahkamah Internasional Bukan Urusan Pemprov NTB

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menanggapi rencana keluarga Juliana Marins, pendaki yang tewas di Gunung Rinjani melayangkan gugatan ke Mahkamah Internasional. 

Iqbal mengatakan jika keluarga Juliana melapor ke Mahkamah Internasional, maka akan menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). 

"Biar menjadi urusan pusat kalau sudah di Mahkamah Internasional, kalau kita di provinsi fokus memastikan tata kelola baik," kata Iqbal, Jumat (4/7/2025). 

Mantan Dubes Indonesia untuk Turki ini mengatakan, Pemprov NTB akan lebih aktif dalam membenahi tata kelola pendakian Gunung Rinjani. 

Baca juga: TNGR Minta 30 Persen Hasil PNBP untuk Perbaikan Sarana Pendakian Gunung Rinjani

"Sekarang kita sudah memutuskan untuk mengambil peran untuk menunjukkan ke dunia internasional kalau kita sudah lebih siap," kata Iqbal. 

Tewasnya Juliana di jalur pendakian Gunung Rinjani menjadi sorotan dunia.

Proses evakuasi yang lambat dianggap menjadi pemicu gadis asal Brasil itu meregang nyawa. 

Iqbal tidak ingin berkutat lagi pada perdebatan itu karena tim evakuasi sudah melakukan yang terbaik di tengah keterbatasan dan kondisi di lapangan.

"Kita akan memperbaiki tata kelola yang kurang, peralatan yang kurang," ucap mantan Juru Bicara Kemenlu ini. 

Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) Yarman mengatakan, persyaratan pendakian ke gunung ketiga tertinggi di Indonesia ini akan diperketat.

Yarman mengatakan, pengelola akan memperhatikan standar operasional prosedur pendakian mengingat Gunung Rinjani memiliki medan yang cukup ekstrem.

"Karena memang Rinjani ini bukan untuk apa namanya (pemula), harus mempersiapkan mental, fisik kita, pengenalan medan, terutama itu membaca SOP," kata Yarman. 

Yarman mengatakan, para pendaki sebelum melakukan pendaki seharusnya memahami cara-cara penyelamatan diri apabila terjadi insiden. 

Pendaki berpengalaman atau tidak, kata Yarman, dilihat dari riwayat pendakiannya. 

Selain itu, lisensi bagi pemandu wisata juga harus ditingkatkan. 

Saat ini kurang dari setengah guide yang memiliki lisensi.

"Kita punya guide sekitar 661 orang. Ke depan kita harus mempersiapkan bersama-sama dengan Dinas Provinsi NTB untuk melakukan sertifikasi," katanya. 

(*)