Wamen PKP Fahri Hamzah Dorong Transformasi Sosial NTB melalui Perumahan, Tekan Kemiskinan Ekstrem

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu, (8/6/2025). 

Fahri menggelar rapat koordinasi dengan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal serta bupati/wali kota se-NTB.

Rapat ini membahas terkait persoalan perumahan dan pemukiman dalam rangka mengentaskan kemiskinan ekstrem. 

Fahri mengatakan bahwa strategi penghapusan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya dengan bantuan tunai, melainkan rumah adalah titik awal perubahan ekonomi masyarakat. 

Baca juga: Wamen Fahri Hamzah dan Amar Nurmansyah Bertemu Bahas Rencana Penataan Kawasan Bendungan Tiu Suntuk

“Rumah itu bukan cuma tempat berteduh, dia adalah aset. Kalau kita bantu masyarakat punya rumah yang baik, bisa disertifikasi, dia punya jaminan, dan kalau dia punya jaminan, dia bisa masuk ke dunia usaha,” ungkapnya.

Karena itu, ia mendorong agar intervensi pemerintah tak hanya bersifat fisik, tetapi juga legal formal dan produktif. 

“Pertama, bantu dia dapat sertifikat. Itu jadi sumber asetnya. Setelah itu, rumahnya direnovasi. Maka nilai rumahnya naik dan dia punya jaminan untuk pinjam modal ke bank," kata mantan anggota DPR RI itu. 

Politisi Partai Gelora itu juga mengatakan saat ini perbankan menyediakan program kredit usaha rakyat (KUR) yang tanpa agunan, sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk membuka usaha bila mereka sudah memiliki rumah yang layak. 

"Dia (masyarakat) bisa jualan kopi, bikin salon, usaha rumahan lainnya. Rumahnya jadi tempat produksi,” jelasnya.  

Sementara itu, Gubernur Iqbal menekankan bahwa pembangunan rumah tak bisa lagi dianggap sekadar memperbaiki fisik bangunan tetapi juga harus menjadi jalan menuju transformasi sosial.

“Kita tidak mau lagi hanya memperbaiki rumah. Kita ingin ada transformasi sosial. Artinya, rumah yang dibangun atau direnovasi itu harus berdampak ke kehidupan penghuninya secara menyeluruh,” kata Iqbal.

Iqbal menyampaikan perumahan di kawasan kumuh harus dibangun dengan pendekatan komunitas, bukan sekadar proyek fisik. 

Ia menyebut perlunya menghadirkan ruang sosial bersama, sanitasi layak, dan MCK kolektif, agar anak-anak bisa tumbuh sehat dan masyarakat bisa hidup produktif.

“Kalau rumahnya bagus tapi lingkungannya tetap kumuh, anak-anak tidak punya ruang bermain, dan sanitasi buruk, itu bukan solusi. Kita ingin masyarakat bisa berdiri di atas kakinya sendiri dalam satu tahun,” ujarnya.

Mantan Dubes Indonesia untuk Turki itu juga menyoroti pentingnya sertifikasi dan pemetaan potensi warga sebagai bagian dari program pembangunan terpadu. 

“Kita akan masukkan juga sertifikasi, pemahaman kondisi sosial masyarakat, termasuk bagaimana mengidentifikasi potensi ekonomi warga agar mereka tidak kembali miskin setelah dibantu,” pungkas Iqbal. 

(*)