Wamen Fahri Hamzah dan Amar Nurmansyah Bertemu Bahas Rencana Penataan Kawasan Bendungan Tiu Suntuk

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar 

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA BARAT - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada Jumat kemarin (6/6/2025).

Dalam kunjungan kerjanya, Fahri Hamzah bertemu dengan Bupati KSB Amar Nurmansyah untuk bersama mengunjungi Bendungan Tiu Suntuk di Kecamatan Brang Ene, KSB. 

Fahri Hamzah beserta rombongan tiba di Kabupaten Sumbawa Barat melalui perjalanan udara dan mendarat di Bandara Benete.

Fahri Hamzah dengan Amar membahas rencana pemanfaatan Bendungan Tiu Suntuk sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan di sekitarnya. 

Dalam pertemuan tersebut, Amar Nurmansyah mencoba memaparkan konsep pemanfaatan Bendungan Tiu Suntuk untuk pertanian dan pengembangan kawasan sekitar.

Namun wamen Fahri Hamzah memberikan arahan agar dilakukannya koordinasi lintas sektor.

"Tentunya perlu ada koordinasi dengan pihak terkait seperti dengan Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU dan Kementerian Pertanian terkait pengelolaan terintegrasi pemanfaatan Bendungan Tiu Suntuk dalam mengembangkan kawasan sekitar," kata Fahri.

Fahri mengatakan pengelolaan terintegrasi dan pemanfaatan Bendungan Tiu Suntuk melibatkan banyak sektor terkait berbagai manfaat dari bendungan yang dapat menghasilkan.

Baca juga: Rayakan Idul Adha di Tengah Perbedaan, Warga Non Muslim Bantu Siapkan Daging Kurban

Pemanfaatan bendungan iti, diantaranya untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga surya, perikanan dan juga pertanian. 

"Bendungan ini sangat bermanfaat untuk membangun ketahanan energi, pangan dan juga potensi sektor wisata yang berdampak pada pengembangan kawasan sekitar," jelas Fahri.

Fahri menyatakan, Kementerian PKP juga telah menyiapkan alokasi BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) atau renovasi rumah tidak layak huni di kawasan perdesaan dan pesisir, sekitar 2 juta rumah. 

"Tinggal bagaimana Pemerintah Daerah menyiapkan proposalnya untuk alokasi renovasi rumah tidak layak huni di daerahnya masing-masing dan kami sedang menyiapkan agar proposal dari daerah diajukan dalam bentuk digital sehingga mempermudah segalanya," pungkasnya.

(*)