57 Ribu Anak Putus Sekolah di NTB, Alrm RPJMD Gubernur Lalu Iqbal

Guna mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memberikan hak pemenuhan pendidikan terhadap individu sebagai warga negara. Sehingga Negara membuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai jaminan dalam mendapatkan kesempatan pendidikan dengan kualitas pendidikan yang merata. Faktanya, hingga saat ini NTB masih belum mendapatkan kualitas pendidikan yang sama seperti layaknya pendidikan di kota-kota besar ataupun seperti wilayah yang lain.

Gubernur Iqbal-Dinda yang menjadi ujung tombak dalam menggerakkan semua elemen yang ada di bawahnya yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mampu membawa gerbongnya yang cukup besar ini kerja fokus kepada kebutuhan dasar masyarakat NTB. Karena gerbong yang besar ini akan mengikuti kemana arah Visi dan Misi Gubernur yang terejawantahkan ke dalam dokumen daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.

Selama ini, setiap mimpi besar Gubernur sudah tertuang secara rinci, namun dikarenakan badai angin politik dan proses elit-elit bisnis yang ada merubah mimpi mimpi yang sudah tercatat tersebut. Ketika arah gerbong sudah dibelokkan maka secara otomatis arah pembangunan akan melenceng sangat jauh dari apa yang akan diharapkan dan apa yang dikampanyekan di awal.

Perubahan arah fokus pembangunan ini akan berdampak secara langsung kepada masyarakat NTB. Terutama kepada anak-anak kita yang saat ini dalam masa bersekolah. Kenapa penulis mengatakan seperti itu, dikarenakan bahwa keadaan fiscal daerah kita masih sangat tergantung kepada transfer pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita belum mampu mencapai 20 persen dari total belanja kita. Hal ini akan berdampak kepada program dan kebijakan yang menyangkut sektor pendidikan. Lagi-lagi imbasnya adalah anak-anak kita yang sedang bersekolah.

Pendidikan memiliki peran penting dalam suatu Daerah dan Negara untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berkarakter. Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Melalui pendidikan, seseorang bisa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan tata perilaku lainnya untuk menunjang keberhasilan hidupnya.

Melihat beberapa analisis sector pendidikan yang ada di NTB, maka Gubernur Iqbal-Dinda harus mampu dengan jitu dalam memilih orang-orangnya baik di dalam menyusun kebijakan maupun di dalam menjalankan kebijakan yang telah disusun tersebut. Untuk itu penulis menyarankan beberapa langkah-langkah yang harus diintegrasikan ke dalam RPJMD dalam sector pendidikan yang akan tertuang dalam kebijakan dan program strategis melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kebijakan dan program strategis sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mencapai beberapa kondisi, diantaranya: kepemimpinan pendidikan yang berorientasi kepada kepemimpinan instruksional (instructional leadership) menguat; kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan merata dan meningkat; dan proses pembelajaran yang meningkat mutunya.

Semua ini dilakukan semata-mata dalam mendorng pendidikan yang lebih Inklusif lagi di NTB untuk mengejar angka-angka kekurangan kita dan yang lebih penting lagi demi anak-anak kita sebagai generasi penerus NTB agar NTB makmur Mendunia dapat terwujud nantinya.

Penulis adalah Peneliti Lombok Research Center (LRC)