Forum Anak Sampaikan 8 Usulan ke Pemkab Lombok Timur, Dipertimbangkan Masuk RPJMD

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Toni Hermawan

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR – Forum Anak Lombok Timur menyampaikan delapan usulan kepada pemerintah daerah dalam audiensi yang berlangsung pada Selasa (29/4/2025). Salah satu usulannya adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan yang mengeksploitasi anak.

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menyatakan bahwa pemerintah telah mendengar seluruh usulan Forum Anak dan berkomitmen membawanya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

“Banyak poin dari Forum Anak, misalnya ke Disnaker perhatikan kalau ada usia anak yang bekerja untuk dihentikan, Dinas pendidikan sekolah ramah anak  benar-benar jadi kenyataan,” kata Juaini usai audiensi suara anak, Selasa (29/4/2025).

Ia menegaskan bahwa tujuan utama audiensi adalah agar suara anak-anak dapat masuk dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu, audiensi ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menekan angka kekerasan terhadap anak.

“Pengawasan tidak saja milik pemerintah, lembaga swasta tetapi semua pihak, baik dari  ponpes dan anak-anak  berkumpul untuk tetap melakukan pengawasan,” pintanya. 

Juaini juga mengakui bahwa tantangan seperti bullying, kekerasan terhadap anak, hingga pelecehan seksual masih sering terjadi, baik di ruang publik maupun lembaga pendidikan. Hal ini menjadi persoalan serius yang membutuhkan sinergi dari berbagai elemen.

Terlebih lagi, Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak dibandingkan kabupaten/kota lain di NTB. “Saya ingat saat vaksinasi polio, jumlah anak usia 0–7 tahun mencapai 220 ribu, sangat tinggi,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa antisipasi terhadap berbagai persoalan anak membutuhkan kolaborasi dari tingkat kabupaten hingga desa. Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, perguruan tinggi, dunia usaha, serta masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah secara menyeluruh.

"Sehingga persoalan mendasar ini dapat kita atasi bersama," harapnya.

Lebih lanjut, Juaini menyampaikan bahwa pemenuhan hak-hak anak di Lombok Timur sudah menunjukkan kemajuan. Hak hidup anak dipenuhi dengan menurunnya angka kematian ibu dan anak berkat keberadaan bidan di tiap desa dan fasilitas kesehatan yang memadai.

Hak tumbuh kembang juga diperhatikan melalui penyediaan ruang publik ramah anak dengan berbagai fasilitas. Sementara itu, hak perlindungan diwujudkan dalam bentuk regulasi daerah yang mencerminkan kepedulian terhadap perlindungan anak.

Terakhir hak  anak mendapatkan partisipasi dengan melibatkan  forum anak untuk menyeruakan dan partisipasi dalam pembangunan.

"Mereka tidak sekedar objek  pembangunan tapi juga bisa jadi subjek pembangunan," pungkasnya.

Berikut delapan poin yang disampaikan forum anak saat  audiensi.