Gerakan PPS Dinilai Sebagai Dorongan untuk Pemerintah Pusat Buka Moratorium

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA BARAT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menganggap gerakan Pembentukan Provinsi Sumbawa (PPS) yang mencuat kali ini sebagai bagian dari upaya untuk "menggedor" pemerintah pusat agar segera membuka moratorium bagi pembentukan provinsi Sumbawa.

Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar, mengatakan bahwa PPS ini hanya bisa terealisasi jika pemerintah membuka moratorium. Jika pemerintah tidak membuka moratorium, maka PPS belum bisa terwujud.

"Sepanjang dibukanya itu maka bisa terbentuk, saya melihat gerakan PPS ini cara untuk menggedor pemerintah pusat bahwa kebutuhan Sumbawa ini harus menjadi Provinsi," katanya saat dihubungi pada Minggu (11/5/2025).

Kaharuddin menceritakan, gerakan pembentukan provinsi di NTB ini sudah dimulai sejak tahun 2005, namun karena tidak ada moratorium yang dibuka, maka pembentukan kabupaten, kota, atau provinsi baru tidak terlaksana.

"Ada memang pembentukan seperti Papua, tapi itukan kebutuhan politik," tuturnya.
 
"Kalau dilihat, kita sudah cocok terbentuk provinsi Sumbawa ini," lanjutnya.

Ia mengungkapkan, secara moral dirinya mendukung pembentukan provinsi Sumbawa, karena ia percaya bahwa Pulau Sumbawa sudah sangat cocok untuk dijadikan provinsi.

"Saya mendukung PPS ini, tapi saya inginkan gerakan ini harus melibatkan kabupaten kota yang ada di pulau Sumbawa agar kita semua bergerak, dan tidak dipandang ada gerakan politik,"terangnya.

Ia juga menjelaskan bahwa isu terkait ibu kota provinsi yang menjadi perbincangan di media sosial saat ini justru membuat gerakan PPS terlihat politis.

"Jika itu yang menjadi perbincangan kita hari ini maka itu tidak menarik,"ucapnya.

Kaharuddin berharap gerakan pembentukan Provinsi Sumbawa dapat berjalan baik, dengan adanya sosialisasi dan koordinasi yang baik antara pejabat di setiap kabupaten dan kota di Pulau Sumbawa.