Berita Sumbawa

Solidaritas Perempuan Sumbawa Desak Pemda Perhatikan Pekerja Migran

Ketua SP Sumbawa Hadiatul Hasna mengaku bertahun-tahun mengawal kasus buruh migran di Kabupaten Sumbawa namun mendapat respons minim dari Pemda.

Penulis: Rozi Anwar | Editor: Wahyu Widiyantoro
Istimewa
PEKERJA MIGRAN - Aliansi Masyarakat Sumbawa saat aksi hari buruh, Senin (5/5/2025). Ketua SP Sumbawa Hadiatul Hasna mengaku bertahun-tahun mengawal kasus buruh migran di Kabupaten Sumbawa namun mendapat respons minim dari Pemda. 

Laporan wartawan Tribun Lombok.com, Rozi Anwar 

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA - Solidaritas Perempuan (SP) Sumbawa menganggap pemerintah Kabupaten Sumbawa tidak memperhatikan buruh migran.

Ketua SP Sumbawa Hadiatul Hasna mengaku bertahun-tahun mengawal kasus buruh migran di Kabupaten Sumbawa namun mendapat respons minim dari Pemda.

"Setiap tahun kita kawal kasus dan kita tetap berkoordinasi dengan pemerintah, namun setiap kita berkoordinasi, pemerintah bilang kita masih berkoordinasi hingga hilang kasus itu," tegasnya dihubungi Selasa (6/5/2025).

Hadiatul mengatakan sampai saat ini, pihaknya selalu menunggu hasil koordinasi pemerintahan namun masih nihil.

Baca juga: SP Sumbawa Soroti Dampak Lingkungan Akibat Penanaman Jagung

"Sekarang kami mengawal kasus buruh migran ada 6 orang, tapi sampai saat ini pemerintah tidak merespons soal buruh migran ini," tuturnya.

Dia mengungkap sudah menyampaikan langsung di depan Wakil Bupati Sumbawa dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) saat aksi hari buruh Senin (5/5/2025).

Ia memandang dampak banyaknya buruh migran di Kabupaten Sumbawa tersebut. 

Salah satunya adalah habisnya lahan-lahan yang akan digarap masyarakat.

"Faktornya itu, hilangnya lahan mereka yang tempat mencari nafkah, dari permasalahan tersebut, kami ingin mendengar dan mencari solusinya dari pemerintah Sumbawa," ucapnya.

Terpisah Wakil Bupati Sumbawa Muhammad Ansori berjanji akan menyelesaikan masalah butuh migran tersebut.

Dia akan membicarakan soal isu buruh migran ini dengan Disnakertrans dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

"Kami akan berbicara dan mendatangkan BP2MI dan Disnakertrans untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani SP Sumbawa," katanya diwaktu terpisah.

Ansori meminta kepada masyarakat untuk tetap mengawal dan memberikan masukan agar pemerintah daerah tetap dikontrol dengan kebijakan-kebijakannya.

"Karena mereka semuanya itu generasi penerus yang akan meneruskan pembangunan kabupaten Sumbawa, Insya Allah kami akan laksanakan tuntutan - tuntutan yang sudah disampaikan," tutupnya.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved