Berita Haji NTB 2025
Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy Minta JCH Tak Khawatir Soal Visa
Penasihat khusus presiden bidang haji, Muhadjir Effendy belum menerima laporan terkait persoalan visa jemaah haji NTB
Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Idham Khalid
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 ini di Nusa Tenggara Barat (NTB) dirasa amburadul oleh jemaah calon haji (JCH), pasalnya visa haji yang seharusnya diberikan sebelum keberangkatan justru belum diterbitkan oleh Pemerintah Arab Saudi hingga jadwal pemberangkatan.
Bahkan puluhan jemaah dari kelompok terbang (Kloter) 1 dan kloter 2 harus menunda pemberangkatan, salah satunya Bupati Kabupaten Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri yang terdampak dari persoalan visa ini.
Penasihat khusus presiden bidang haji, Muhadjir Effendy menyampaikan, dirinya belum menerima laporan terkait persoalan visa ini secara menyeluruh. Dia memastikan permasalahan ini akan segera diselesaikan.
"Ini setiap tahun terjadi, biasanya bisa diatasi dalam waktu dekat," ucapnya saat ditemui di Mataram, Sabtu (3/5/2025).
Dia meminta seluruh jemaah calon haji untuk tidak khawatir dengan persoalan ini, mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu juga meminta Kanwil Kementerian Agama di daerah untuk aktif mencari informasi terkait kejelasan visa ini.
Baca juga: Lale Syifaunnufus Akan Adukan Kendala Visa Jemaah Haji di Lombok ke Kemenag Pusat
Agar persoalan ini tidak membuat masyarakat khawatir dan panik yang justru dapat mengganggu kesehatan para jemaah calon haji.
"Jangan menunggu perintah, harus mencari informasi sevalid mungkin, kalau sudah mendapatkan informasi valid sampaikan ke masyarakat agar tidak terjadi kepanikan," kata Muhadjir.
Dia mengatakan pemerintah terus membangun komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi, untuk memastikan seluruh jemaah calon haji asal Indonesia yang sudah keluar namanya bisa berangkat tahun ini.
(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.