Berita NTB

May Day 2025: Buruh di NTB Tuntut Upah Layak dan Penghapusan Sistem Kerja Outsourcing

SPN NTB berharap adanya perbaikan kesejahteraan buruh dari segi upah serta sistem kerja

Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Wahyu Widiyantoro
TRIBUNLOMBOK.COM/ROBBY FIRMANSYAH
HARI BURUH - Ketua SPN Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Wirasakti menghadiri perayaan hari buruh internasional di Teras Udayana, Kamis (1/5/2025). SPN NTB berharap adanya perbaikan kesejahteraan buruh dari segi upah serta sistem kerja. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Serikat Pekerja Nasional (SPN) menyampaikan tuntutan yang menjadi pembahasan ditingkat nasional, pada perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Mataram, Kamis (1/5/2025).

Ketua SPN Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Wirasakti mengatakan poin yang menjadi tuntutan yakni menghapus sistem kerja outsourcing hingga pemberian upah layak bagi pekerja rentan.

SPN juga mendorong pemerintah segera mengesahkan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, serta RUU Perampasan Aset.

"Ini bagian yang menyengsarakan, bagaimana mungkin negara ini banyak dimakan oleh orang yang tidak jelas. Bisa melenggang ke sana ke sini, sementara upah buruh segala macam jadi susah," kata Wira, Kamis (1/5/2025).

Baca juga: May Day 2025, Gubernur NTB Lalu Iqbal Sebut Kaum Buruh Sahabat Perjuangan

Meskipun tidak ada aksi demonstrasi di Mataram, tapi dia tidak menutup kemungkinan akan ada aksi jika kesejahteraan buruh masih belum bisa diberikan oleh perusahaan maupun pemerintah.

Wira mengatakan sementara poin perjuangan SPN di tingkat lokal adalah kesejahteraan bagi driver taksi online dan ojek online, yang sempat terjadi perselisihan antara driver dan pihak aplikator soal Tunjangan Hari Raya (THR).

Permasalahan saat ini, pihak aplikator melakukan pemotongan tarif dasar dan juga pemberian promo yang dianggap merugikan driver.

"Saya sampaikan, kalau merasa rugi investasi di NTB hengkang saja, pemerintah juga kalau bisa mengambil tindakan. Kalau tidak ada kontribusi buat daerah, usir saja," tegas Wira.

Wira mengatakan pemerintah daerah bisa melakukan inovasi dengan membuat BUMD sektor usaha membentuk aplikasi ojek online yang juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat NTB. 

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved