Pemkot Mataram Sambut Program TNI Kelola Lahan HGU, Akademisi Beri Catatan Kritis

Selama ini lanjut dia, di kawasan hutan misalnya ada kawasan-kawasan yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat, tapi itu sebatas pemanfaatan tidak untuk memiliki.

"Kalau kaitannya dengan pihak keamanan yang menguasai, nanti yang akan bisa interpensi ke dalamnya tidak Ada. Artinya akses masyarakat yang sebenernya sekarang terbatas juga akan makin dibatasi lagi," ungkapnya.

Dikutip dari laman resmi Kementrian ATR/BPN RI, Menteri Agraria dan ATR/BPN, Nusron Wahid menyampaikan, Presiden RI, Prabowo Subianto meminta setiap batalion memiliki lahan produktif untuk ketahanan pangan. 

Lahan ini akan dikelola oleh TNI Angkatan Darat (AD) bersama masyarakat dengan minimal luas 500 hektare per batalion.

"Jika satu batalion membutuhkan 500 hektare, maka totalnya mencapai 250 ribu hektare untuk 500 batalion. Kami sudah mengidentifikasi, potensi tanah telantar yang tersedia selama lima tahun terakhir mencapai 1,4 juta hektare di seluruh Indonesia," jelas Nusron.

Pemerintah akan memilah tanah yang tersedia sesuai dengan peruntukannya, baik untuk batalion, transmigrasi, perumahan, maupun lahan produktif untuk ketahanan pangan. 

(*)