Gubernur NTB Tunda Mutasi, Ini Daftar Pejabat Berpotensi Dicopot Iqbal-Dinda
Kasak-kusuk di lingkaran pejabat Pemprov NTB mengenai mutasi terus terjadi. Ada yang dapat kabar baik soal penempatan, ada pula yang tidak senang.
Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Sirtupillaili
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menunda pelaksanaan mutasi pejabat.
Mutasi yang tadinya akan digelar pada minggu ini urung dilaksanakan. Belum jelas alasan Lalu Iqbal menunda mutasi, namun dari informasi internal yang didapatkan Tribun Lombok, gubernur melakukan sedikit penyesuaian.
"Ada penyesuaian saja," kata sumber yang tidak ingin disebut namanya tersebut, Sabtu (22/3/2025).
Meski demikian, dipastikan gubernur NTB akan tetap melakukan mutasi pejabat di awal kepemimpinannya. Waktu pelaksanaanya memang tidak disebutkan secara jelas hari dan tanggal, namun dalam waktu dekat.
Saat ini, kasak-kusuk di lingkaran aparatur sipil negara (ASN) mengenai mutasi terus terjadi. Ada yang dapat kabar baik soal penempatan, ada pula yang takut dengan kinerjanya yang buruk. Risiko demosi pun akan diterima bagi pejabat yang dianggap banyak masalah. Beberapa nama pun diperkirakan bakal berpindah dari posisinya saat ini.
Terkait prediksi siapa saja pejabat yang akan terkena mutasi, Tribun Lombok mendapat bocoran daftar nama pejabat yang berpotensi dicopot.
1. Wirajaya Kusuma
Wirajaya masuk radar pejabat yang akan dimutasi gubernur NTB. Menurut sumber internal, perannya sebagai kepala Biro Ekonomi diniai tidak maksimal. Selain itu hasil assessment JPTP-nya juga tidak memuaskan. Dia mendapatkan nilai PRB 2.85 alias merah.
Kinerjanya dalam mengawasi BUMD milik Pemprov NTB juga menjadi catatan bagi gubernur NTB.
Seperti di PT Gerbang NTB Emas (GNE), baru-baru ini salah satu asetnya disegel karena diagunkan. Ditambah lagi ada utang puluhan miliar di perusahaan pelat merah ini.
Bukan hanya GNE, di Bank NTB Syariah maupun BPR NTB, kinerja Wirajaya juga disorot. Utang di dua bank ini terkait dengan perhelatan MXGP yang jumlahnya belasan miliar belum ada kejelasan hingga kini.
"Karo Ekonomi berikutnya diharapkan sanggup menjadi dirigen dalam mengurus BUMD milik provinsi," ujar sumber Tribun Lombok.
2. Roni Yuhaeri
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini mendapat sorotan tajam dari gubernur, usai bobolnya server PBJ dengan munculnya pengadaan proyek fiktif. Proyek itu berjudul smart class dari Dikbud Provinsi NTB. Nilainya tak main-main, Rp49 Miliar.
Di era kepemimpinan Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah, Roni kerap mendapat julukan "raja kecil" oleh sebagian orang.
Sumber PAD NTB dari Sektor Kelautan Minim, Gubernur Iqbal Minta Kelonggaran Pemerintah Pusat |
![]() |
---|
Gubernur NTB Lalu Iqbal Pastikan Tak Naikkan Pajak di NTB untuk Genjot PAD |
![]() |
---|
Seleksi Komisioner Informasi NTB Segera Dibuka, Wagub Dinda Tekankan Transparansi |
![]() |
---|
Nasip Ribuan Honorer NTB di Tengah Belanja Pegawai Dibatasi |
![]() |
---|
Kondisi Fiskal Terbatas, Gubernur NTB Belum Bisa Bantu Hosting Fee MotoGP |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.