Seleksi Komisioner Informasi NTB Segera Dibuka, Wagub Dinda Tekankan Transparansi

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Seleksi calon komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan segera dibuka. 

Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri mengatakan, proses seleksi ini harus dilakukan secara profesional dengan melakukan penilaian terhadap kemampuan dan kualitas peserta secara objektif. 

Sehingga dapat menghasilkan komisioner yang berkualitas, dan mampu menjalankan amanahnya sebaik mungkin di tengah tantangan disrupsi informasi seperti sekarang ini. 

"Apalagi di era sekarang ini masyarakat menaruh harapan besar terhadap keterbukaan informasi publik," kata Dinda sapaan karibnya. 

Seleksi ini juga kata Dinda, harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. Hal ini untuk menghindari terjadinya persoalan dikemudian hari. 

"Kami berharap proses seleksi ini on schedule dan melahirkan orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan," kata Dinda. 

Baca juga: Kepala OPD Pemprov NTB yang Gagal Seleksi Pansel Jabatan Kosong Tak Kehilangan Jabatan Lama

Mantan Bupati Kabupaten Bima ini menekankan bahwa komisioner yang terpilih nantinya, harus mampu meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, baik melalui edukasi kepada masyarakat maupun penguatan pada lembaga pelayanan publik. 

Dengan demikian, keterbukaan informasi dapat menjadi salah satu pilar demokrasi yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Ketua Tim Pansel Komisi Informasi NTB, Achmad Zihni Rifai menyampaikan, seleksi Komisioner KI NTB ini bersifat terbuka untuk seluruh masyarakat NTB. 

Tidak ada ketentuan atau kewajiban harus berasal dari organisasi tertentu ataupun mendapat rekomendasi dari pihak manapun, semua warga NTB yang memenuhi persyaratan berhak mendaftar.

“Berdasarkan jadwal yang telah disusun, pengumuman seleksi Komisioner Komisi Informasi NTB rencananya akan mulai disampaikan pada awal bulan depan," kata Rifai. 

Tim seleksi berkomitmen bekerja secara profesional, sebagaimana arahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. 

Harapannya, proses ini menghasilkan komisioner yang juga profesional dan memiliki visi dalam mengoptimalkan keterbukaan informasi publik.

“Kita tahu bahwa tantangan ke depan cukup besar. Keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat, untuk mengetahui informasi publik dari lembaga-lembaga negara, kecuali yang memang dikecualikan oleh ketentuan hukum," jelasnya.