Penanganan Stunting di Lombok Timur Diakui Belum Optimal

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Toni Hermawan

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR – Penanganan stunting di Lombok Timur dinilai  belum optimal. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur mengatakan tentang perubahan strategi yang lebih intensif dan terukur.

Penurunan angka stunting dari tahun 2022 ke 2023 hanya 0,1 persen, dari 21,7 persen  menjadi 21,6 persen.

"Ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pendampingan yang dilakukan belum optimal," ungkap Ahmat dalam kegiatan Gerakan Nasional Tingkatkan Integrasi (GENTING) di Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur, Kamis (27/2/2025).

Ia menyebut pendampingan tidak lagi bersifat sporadis, melainkan berkelanjutan selama dua tahun, dengan fokus pada intervensi nutrisi dan non-nutrisi. 

Baca juga: DP3AKB Lombok Timur Louncing Gerakan Orang Tua Cegah Stunting

Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengubah pendekatan dengan mengintensifkan peran orang tua asuh.

"Intervensi nutrisi membutuhkan anggaran sekitar Rp 15 ribu per hari. Bantuan diharapkan diberikan selama dua tahun penuh untuk memastikan kecukupan gizi anak," tambahnya.

Tim pendamping keluarga di lapangan akan memastikan keberlanjutan pendampingan, bahkan jika orang tua asuh hanya mampu memberikan bantuan dalam waktu singkat.

"Jika seorang orang tua asuh hanya mampu mendampingi selama tiga bulan, kami akan memastikan ada orang tua asuh lain yang melanjutkan pendampingan. Kami akan terus memantau hingga anak tersebut tidak lagi berstatus stunting," tambahnya.

Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting secara signifikan. 

Secara nasional, target penurunan adalah satu juta kasus, sementara NTB sendiri menargetkan pendampingan terhadap 38.126 bayi stunting.

"Kami memiliki data lengkap by name by address (BNBA) dari bayi-bayi yang membutuhkan pendampingan,” tandasnya.

(*)