Bangun Sinergi dan Kolaborasi, Kakanwil Kemenkum NTB Kunjungi Pemkab Lombok Barat

TRIBUNLOMBOK.COM -  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) NTB, I Gusti Putu Milawati, mengunjungi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat, Jumat (24/1/2025). 

Turut mendampingi Kakanwil, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga dan Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Puan Rusmayadi.

Kunjungan Kakanwil Kemenkum NTB beserta jajaran diterima oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraanb Pemkab Lombok Barat, Suherman di Kantor Bupati Lombok Barat. 

Mila menyampaikan, tujuan kedatangannya bersama jajaran adalah untuk silaturahmi dan berkenalan. 

"Kami Kementerian Hukum dan HAM telah terbagi menjadi 3 Kementerian dan 1 Kementerian Koordinator. Kebetulan kami berada di Kementerian Hukum yang masih berbicara mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, pelayanan administrasi hukum umum dan pelayanan kekayaan intelektual," ucap Mila.

Mila juga meminta dukungan terkait program prioritas nasional yakni pembentukan kelompok sadar hukum (kadarkum) dan pos bantuan hukum desa (posbankumdes), serta mendorong kepala desa di Lombok Barat untuk mengikuti Paralegal Justice Award.

Suherman mengatakan bahwa di Lombok Barat memiliki 122 desa/kelurahan dan siap berpartisipasi untuk membentuk parelegal.

"Terkait dengan program dari Kementerian Hukum (Paralegal Justice Award) memang luar biasa, karena di desa memang membutuhkan. Kalau ada pendampingan, kami sangat berterima kasih dan bersyukur," ucap Suherman.

Baca juga: Temui Bupati Lombok Tengah, Kakanwil Kemenkum NTB Bahas Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum

Sementara itu, Kabag Hukum, Dedi Saputra Pemkab Lombok Barat mengungkapkan, kepala desa dan desa di Lombok Barat sangat antusias untuk mengikuti PJA 2025 ini, karena telah mendapat sosialisasi dengan baik oleh Kanwil Kemenkum NTB. 

"Kami sangat mendukung program Kanwil Kemenkum NTB, terima kasih atas asistensi fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang bagus dan berkualitas," ungkap Dedi Saputra.

(*)