Komisi IV DPRD NTB Awasi Ketat Validitas Data Proyek di Dinas PUPR

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Andi Hujaidin

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Pengerjaan proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB diawasi ketat Komisi IV DPRD.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB Sudirsah Sujanto menegaskan bahwa pihaknya terus mengatensi terkait berbagai proyek pembangunan yang memiliki hambatan.

Sudirsah pun menganggap bahwa validitas data yang dimiliki Dinas PUPR menjadi sangat vital bagi kondisi di lapangan sehingga permasalahan dapat diidentifikasi dengan cermat.

"Kita perlu memastikan secara langsung apakah laporan tersebut akurat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan,” terangnya saat dihubungi Kamis (23/1/2025).

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Sewa Alat Berat PUPR NTB, Polisi Temukan Potensi Kerugian Capai Rp 3 Miliar

Selain itu, salah satu proyek Pemprov NTB melalui Dinas PUPR yang menjadi atensi yakni rehabilitasi Islamic Center dengan anggaran Rp16 miliar.

Progres pengerjaannya hanya mencapai 60 persen. 

Ia mengaku hal itu cukup memprihatinkan dengan anggaran yang besar.

"Jauh dari harapan," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi IV sempat merekomendasikan agar proyek tersebut ditunda. 

Meski begitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tetap memutuskan untuk melanjutkan proyek ini, yang kini ternyata molor dari jadwal yang telah ditetapkan.

"Kami sangat memperhatikan masalah ini dan ingin mengetahui penyebab keterlambatan, apakah karena perencanaan yang kurang matang atau faktor lainnya. Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut," ungkap Sudirsah.

(*)