Berita NTB
Tambang Masih Jadi Primadona Investasi di NTB
DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat, realisasi investasi masih di dominasi oleh sektor pertambangan
Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Idham Khalid
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat, realisasi investasi masih di dominasi oleh sektor pertambangan.
Plt Kepala DPMPTSP Provinsi NTB Wahyu Hidayat mengatakan, sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) pertambangan masih mendominasi investasi di NTB, meskipun ada dua sektor lain yaitu pariwisata dan perindustrian.
Peresmian Smelter di Kabupaten Sumbawa Barat oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, semakin mengokohkan sektor pertambangan sebagai penopang utama investasi di NTB.
"Diharapkan dengan peresmian ini bisa menjadi nilai tambah, kalau dulu selain emas dikirim ke luar, sekarang bagaimana barang barang itu menjadi bahan jadi," kata Wahyu, Senin (30/12/2024).
Wahyu menjelaskan sebelum diresmikan Smelter hasil tambang yang diperoleh oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) selama ini hanya dijual mentah, kini sebelum dijual sumber daya mineral tersebut akan olah terlebih dahulu.
"Konsekuensi ada penyerapan tenaga kerja, kalau sekarang ada proses yang diharapkan menjadi nilai tambah," jelasnya.
Nilai investasi di Smelter tersebut sebesar Rp 21 triliun, setiap bulannya mampu mengolah 50 ribu ton setiap bulannya.
Wahyu mengatakan meskipun beberapa tambang yang ada di NTB bermasalah seperti PT Sumbawa Timur Mining (STM) di Kabupaten Dompu, tidak mempengaruhi investasi di NTB.
Meskipun saat ini nilai investasi di NTB tertinggi dari sektor pertambangan, namun Pemerintah Provinsi NTB mulai menyiapkan sektor lain sebagai basis investasi.
"Cuma sekarang kita berfokus bagaimana keluar dari sektor tambang, karena sektor tambang akan habis selesai makanya kita di dorong sektor non tambang," pungkasnya.
(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.