Renovasi Kantor Gubernur NTB Kompak Ditolak 3 Cagub, Ini Alasannya

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Proyek renovasi Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menelan anggaran sampai Rp 40 miliar, mendapat penolakan dari tiga bakal calon gubernur NTB 2024.

Meskipun saat ini proyek tersebut sudah mulai dikerjakan dan ditargetkan akan rampung pada Desember 2024 nanti. Tiga Bacagub yang menolak tersebut ialah Zulkieflimansyah, Sitti Rohmi Djalilah dan Lalu Muhamad Iqbal.

Dalam dialog yang berlangsung di Universitas Mataram, salah satu pertanyaan yang diajukan oleh moderator terkait renovasi kantor orang nomor satu di NTB. Kompak ketiganya menolak renovasi tersebut.

Saat dimintai alasan mereka menolak renovasi tersebut, mereka memberikan alasan yang hampir mirip. Rohmi misalnya, mantan Wakil Gubernur NTB yang kini maju sebagai calon Gubernur NTB mengatakan, renovasi itu belum terlalu penting apalagi itu menggunakan anggaran dari APBD.

Sebagai orang yang pernah berkantor disana, kondisi Kantor Gubernur NTB masih bisa digunakan. Rohmi  menjelaskan, boleh melakukan renovasi asalkan tidak dibebankan kepada APBD.

"Masih bisa dipakai kalau sekarang menurut saya, tapi kalau 10 tahun kedepan kita tidak tahu," kata Rohmi.

Lalu Muhamad Iqbal juga menolak renovasi Kantor Gubernur NTB itu, alasannya program-program pemerintah harus dilakukan berdasarkan skala prioritas.

"Intinya apakah itu prioritas, apakah tidak ada program lain yang membutuhkan dana itu," jelasnya.

Baca juga: Inspektorat Awasi Ketat Pengerjaan Renovasi Kantor Gubernur NTB

Bang Zul juga memberikan jawaban yang sama terkait renovasi Kantor Gubernur NTB itu. Hanya saja mantan Gubernur NTB itu enggan berkomentar banyak saat dimintai alasan menolak renovasi tersebut.

"Teman-teman sudah tahu jawabannya, masak harus pinjam mulut saya," katanya sembari tersenyum.

Renovasi Kantor Gubernur NTB itu masuk dalam APBD 2024, selain ditolak oleh para calon Gubernur, renovasi itu juga sempat menuai penolakan dari anggota DPRD Provinsi NTB.