KSB Terima Penghargaan Universal Health Coverage dari BPJS Kesehatan

Laporan Wartawan Tribun Lombok.com Rozi Anwar

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA BARAT - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Kembali menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat.

Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage tersebut langsung diberikan Oleh Wakil Presiden Republik Indonesia

Kegiatan tersebut bertempat di Krakatau Grand Ballroom, TMII, Jakarta Timur. Kegiatan tersebut mengambil tema "Satu Dekade Program JKN-KIS Untuk Negeri Sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Kesehatan Bagi Masyarakat Indonesia" pada Kamis (8/8/2024).

Penghargaan diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Amar Nurmansyah didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat Erna Idhawati  dan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat Baiq Soraya Widiyanti.

Dalam kesempatan tersebut dirinya mengucapkan syukur atas penghargaan yang didapatkannya, dan berharap ke depannya JKN – KIS tersebut terus dapat ditingkatkan pelayanannya, terutama bagi Masyarakat yang kurang mampu.

Seperti diketahui bersama bahwa UHC AWARD tahun 2024 merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Daerah yang kepesertaan JKN-nya telah mencapai minimal 98 persen dari jumlah Penduduk.

Baca juga: Keuntungan Lombok Timur Capai Target UHC: Warga Tak Terkendala Biaya saat Berobat

UHC Award tahun 2024 ketiga kalinya diselenggarakan, dan tahun ini diikuti oleh 35 Pemprov dan 468 Kab/kota. 

Berbeda dengan sebelumbya UHC tahun 2024 memiliki 3 pengkategorian dilihat dari sejak awal dilaksanakan UHC.

Menurut keterangan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat Baiq Soraya Widiyanti menyampaikan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat tahun ini berhasil meraih kategori UHC Utama (kategori tertinggi). 

"KSB sudah berhasil meraih UHC sejak november 2016 dan sudah berlangsung 8 tahun lamanya," terangnya.

Ia mengatakan tidak ada hambatan bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

"Masyarakat harus dapat pelayanan Kesehatan oleh BPJS," katanya.

Baca juga: Akselerasi Capaian UHC Minimal 98 Persen, BPJS Kesehatan Luncurkan Program Pesiar

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH Maruf Amin, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof. Muhajir Efendi, Prosident Of Internasional Sosial Security Association Muhammed Azman, dan seluruh Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.

Dalam laporannya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menyampaikan bahwa Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi bagi pemerintah daerah tingkat provinsi kabupaten kota yang telah berkomitmen mendukung program ini.

"Ini juga Sekaligus merupakan Upaya mewujudkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui penguatan perlindungan sosial, sebagaimana telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024," jelas Ali

Semnetara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan bahwa Kesehatan semesta merupakan salah satu target dalam sustainable Development Goals yang ketiga di mana pada tahun 2030 yang dicanangkan oleh WHO UHC, ditargetkan dapat dicapai oleh negara-negara di dunia pada tahun 2030.

"Wujud tanggung jawab Negara dalam memastikan setiap penduduk mendapatkan hak yang sama dalam mengakses jaminan sosial di bidang kesehatan ialah dengan menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat," tegas Muhajir.

Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. KH Maruf Amin dalam kesempatan tersebut mengungkapkan program ini merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil komprehensif dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial.

"Pemerintah Daerah harus memastikan seluruh pemberi kerja mendaftarkan pekerja dan keluarganya sebagai peserta JKN KIS, termasuk pekerja informal," kata Makruf.

Namun demikian pelaksanaan program masih perlu terus dievaluasi terutama permasalahan tunggakan, BPJS Kesehatan yang masih macet.

"Saya berharap permasalahan ini tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan Tersedianya fasilitas kesehatan yang berkelanjutan serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya di daerah terpencil perbatasan dan kepulauan," tandasnya.

(*)