Pemda Lobar-Kemenag Komitmen Bentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Anak di Ponpes

Laporan Wartawan TribunLombok.com Rozi Anwar

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK BARAT - Meninggalnya santriwati Pondok Pesantren Al-Aziziyah, Nurul Izzati yang diduga penganiayaan, masih menjadi perhatian sejumlah pihak.

Termasuk dari pihak Pemerintah Derah Lombok Barat, Kementerian Agama (Kemenag), dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), bertemu untuk mendiskusikan terkait langkah pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan ponpes.

"Pertemuan hari ini di inisiasi langsung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Kerjasama Pondok Pesantren," kata Ketua LPA, Joko Jumadi saat ditemui pada Kamis (11/7/2024).

Pertemuan untuk membahas soal bagaimana pencegahan dan penanganan di lingkungan ponpes.

Baca juga: Ponpes Al-Aziziyah Komitmen Dukung Pengungkapan Kasus Santriwati Meninggal Dunia

"Insya Allah akhir bulan Juli ini semua ponpes yang ada di Lombok Barat akan membuat komitmen bersama untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan ponpes," tambah Joko.

Joko melanjutkan, LPA dalam kesempatannya memberi masukkan kepada pemda maupun kemenag untuk membu tim pencegahan dan penanganan di setiap ponpes.

"Kami mengusulkan adanya tim pencegahan dan penanganan di setiap ponpes yang ada di Lombok Barat dan tadi hasilnya sudah mengerucut tinggal dirumuskan saja," terangnya.

Menurut Joko, di tingkat kabupaten ada Dinas Pendidikan dan Budaya (Dikbud) dan Kemenag akan membentuk satgas kekerasan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

"Bisa juga dia pecah kemenag membuat satgas dan Dikbud juga membuat Satgas, tinggal nanti kita buat regulasinya" jelas Joko.

Setelah ada kasus meninggalnya Nurul Izzati menurut Joko, sudah banyak ponpes mulai memberikan materi-materi tentang kekerasan terhadap anak.

Baca juga: Polisi Lakukan Investigasi di Ponpes Al-Aziziyah untuk Mengungkap Penyebab Kematian Nurul

"Saya lihat di masa orientasi siswa ini sudah mulai beberapa ponpes memberikan materi tentang kekerasan terhadap anak," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kemenag Lombok Barat, Haryadi Iskandare menyetujui apa yang sudah diusulkan dan direncanakan dengan LPA untuk membuat satgas pencegahan dan penanganan di setiap ponpes Lombok Barat.

"Tinggal kita rumuskan bersama, dan memperbaiki bentuk administrasinya dan membentuk tim satgas pencegahan dan penanganan di lingkungan ponpes," tandasnya.

(*)