Berita Lombok Tiimur

Mal Pelayanan Publik Siap Beroperasi Awal Juli 2024, Tersedia Layanan BPJS Hingga Izin Usaha

MPP Lombok Timur nantinya akan ada 28 macam layanan mulai dari Samsat,BPJS, hingga pengurusan izin usaha

TRIBUNLOMBOK.COM/AHMAD WAWAN SUGANDIKA
MPP Lombok Timur dan Pj Bupati Lombok Timur Juaini Taofik. MPP Lombok Timur nantinya akan ada 28 macam layanan mulai dari Samsat,BPJS, hingga pengurusan izin usaha. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur (Lotim), HM. Juaini Taofik terus memantapkan persiapan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP).

Pembangunan MPP adalah salah satu janji kinerja Taofik sejak resmi dilantik 26 September 2023.

MPP akan resmi bisa digunakan pada awal Juli 2024 ini.

"MPP ini dikerjakan sama pihak ketiga, kita tender cepat. Dan alhamdulillah fisik sekarang sudah jadi dan softwarenya sudah hampir jadi. MPP ini siap beroperasi tanggal 1 Juli 2024 mendatang," ucap Juaini saat ditemui di ruangannya, Kamis (27/6/2024).

Dia mengingat kembali masalah awal dari pembangunan ini ada pada keterbatasan fiskal yang dialami Pemerintah Daerah (Pemda).

Baca juga: Soft Launching MPP Kota Bima, Diharapkan Bisa Pangkas Pelayanan Publik yang Melelahkan

Hingga ahkirnya kantor Inspektorat ditetapkan sebagai lokasi awal pembangunan MPP.

Idealnya MPP nantinya akan 28 macam layanan.

Untuk tahap awal, hanya 16 layanan yang siap.

"Ada PMPTSP, BPJS dan juga SAMSAT pokoknya semua layanan itu sudah kita berprogres sekarang," ungkapnya.

MPP diharapkan menjadi jalan mempermudah layanan kepada masyarakat.

Dia juga memastikan, ada tambahan space lain jika nanti ada pusat layanan yang mau masuk ke MPP.

Juaini memastikan, hadirnya MPP di daerah ini juga turut akan memudahkan para investor masuk ke daerah.

Baca juga: Mall Pelayanan Publik Kota Bima Dilengkapi Ruang Laktasi Hingga Tempat Bermain Anak

"MPP ini kan sebagai terobosan kita dalam rangka mempermudah pilihan masyarakat, yang selalu kita dengungkan itu kita harus mengelar karpet merah untuk investasi, karena investasi ini kan juga meningkatkan lapangan kerja dan fiskal suatu daerah," jelasnya.

Tim percepatan untuk pendirian MPP dibentuk sejak awal 2024 sehingga fasilitas fisik dan nonfisik bisa lekas dibangun.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved