Kilas Balik Kepemimpinan Pj Gubernur NTB Lalu Gita yang Dicopot: Hapus Beasiswa hingga Tolak MXGP

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencopot H Lalu Gita Ariadi dari jabatannya sebagai Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Belum diketahui alasan pencopotan Lalu Gita sebagai orang nomor satu di Tanah Bumi Gora.

Perlu diketahui, Lalu Gita dilantik sebagai Pj Gubernur NTB pada 19 September 2023 lalu, menggantikan pasangan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah.

Meskipun belum genap setahun menjabat Pj Gubernur NTB, namun Lalu Gita telah membuat beberapa gebrakan sebagai program kerjanya. Berikut gebrakan Lalu Gita selama menjabat Pj Gubernur NTB:

Baca juga: SOSOK Pengganti Lalu Gita, Purnawirawan TNI Ini Berpotensi Jadi Pj Gubernur NTB yang Baru

1. Tagline NTB Maju Melaju

Sejak dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Lalu Gita langsung melakukan pergantian terhadap tagline NTB Gemilang.

Dalam beberapa kesempatan, Miq Gita menjelaskan alasan pergantian tagline tersebut. Menurutnya pergantian kepemimpinan harus dibarengi dengan semangat baru.

Sehingga berbagai pembangunan di NTB tidak boleh stagnan begitu saja. Untuk memberikan semangat baru itu, Miq Gita mengganti tagline menjadi NTB Maju Melaju.

2. Jumat Salam

Dalam program Jumat Salam tersebut, Gita meminta setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk turun langsung mendengar sekaligus menyelesaikan persoalan yang ada dimasyarakat.

"Jadi Sabtu Minggu itu, Kepala OPD turun kemasyarakatan, dengar apa yang menjadi permasalahan mereka," kata Miq Gita dalam arahannya, Jumat (21/9/2023).

Menurutnya, dengan program ini pemerintah akan hadir lebih dekat dengan masyarakat. Bahkanm Miq Gita melarang kepala OPD tersebut untuk menghadiri pertemuan di Jakarta, jika hanya untuk kegiatan sosialisasi.

Program Jumat Salam merupakan salah satu cara untuk mendukung tagline NTB Maju Melaju, yang saat ini digaungkan oleh Miq Gita setelah estafet kepemimpinan berpindah ke tangannya.

3. Renovasi Kantor Gubernur NTB

Meski baru menjabat sembilan bulan, namun Gita memberanikan diri untuk melakukan renovasi Kantor Gubernur NTB yang sudah berusia puluhan tahun tersebut.

Gita menggelontorkan dana Rp 40 miliar yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB 2024. Pembangunan yang direncanakan rampung Desember mendatang, nampaknya molor dari jadwal yang sudah ditetapkan.

Rencananya pembongkaran fisik gedung akan dilakukan pada Akhir Mei atau awal Juni, namun hingga saat ini belum ada pembongkaran yang dilakukan.

Baca juga: BREAKING NEWS: Lalu Gita Diberhentikan dari Jabatan Pj Gubernur NTB

4. Hapus Beasiswa NTB

Gita menghapus program Beasiswa NTB yang merupakan program unggulan dari Gubernur NTB sebelumnya. Alasan penghapusan tersebut lantaran, pemberian beasiswa itu membeban APBD Provinsi NTB.

Sejak dilantik September lalu, mantan Kadis Pariwisata Provinsi NTB itu bertekad untuk melakukan penyehatan anggaran. Salah satunya dengan menghapus program yang dinilai membebankan APBD.

5. Mutasi Pejabat

Sejak awal dilantik Lalu Gita bertekad ingin melakukan normalisasi birokrasi, salah satu caranya dengan melakukan mutasi pejabat. Namun, keinginan tersebut nampaknya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terbukti hingga saat ini Lalu Gita baru sekali melakukan mutasi pejabat.

Mutasi tersebut dilakukan kepada pejabat eselon III dan IV. Sementara untuk pejabat eselon II masih terkendala izin dari Kemendagri, sehingga belum melakukan mutasi.

6. Tolak MXGP

Gita Ariadi mengungkapkan alasan penyelenggaraan event tersebut menuai penolakan, diantaranya banyak menyisakan hutang seperti pada event MXGP sebelumnya.

"Terakhir saya dengar Bupati Sumbawa menolak karena ada hutang meninggalkan hutang, di kota juga meninggalkan hutang," kata Gita, Sabtu (1/6/2024).

Baca juga: Kemendagri Beri Sejumlah Catatan Evaluasi Kinerja Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi

Termasuk beban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada MXGP sebelumnya juga harus ditanggung Pemerintah Provinsi NTB, selain itu Pemerintah Kota Mataram juga tidak mendapatkan keuntungan dari pajak pelaksanaan MXGP tersebut.

"Saya dengar banyak panitia yang masih berhutang kepada para pihak, kepada IMI (Ikatan Motor Indonesia) pusat, artinya kalau banyak meninggalkan utang berarti banyak pihak yang dirugikan," jelas Lalu Gita.

Ia juga tidak ingin menghadirkan event-event di NTB yang dapat menimbulkan hutang baru bagi daerah, Ia justru mendukung event-event yang memberikan keuntungan bagi daerah.

"Kita tidak butuh yang begini, kita menghargai yang kreatif dan menguntungkan bagi daerah, IMI Pusat mengadakan Kejurnas kita dukung, saya hadir dan lainnya," kata mantan Kadis Pariwisata NTB itu.

(*)