Berita Lombok Timur

HMI Demo di Polres dan DPRD Lombok Timur Sampaikan 3 Tuntutan: Soroti Tapera hingga UKT

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Selong menggelar aksi unjuk rasa di depan Polres dan DPRD Lombok Timur, Rabu (12/6/2024).

Ahmad Wawan Sugandika/TribunLombok.com
Aksi unjuk rasa HMI Cabang Selong di Mapolres Lotim dan DPRD Lotim, Rabu (12/6/2024). 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Selong menggelar aksi unjuk rasa di depan Polres dan DPRD Lombok Timur, Rabu (12/6/2024).

Aksi demonstrasi dilakukan karena adanya dugaan kriminalisasi sejumlah aktivis HMI yang kini ditangkap polisi, baik di Papua, Sumatera Utara dan terakhir di Kabupaten Dompu.

Koordinator aksi, Muhammad Junaidi dalam orasinya menuntut agar Kapolda dan Kapolres di wilayah tersebut dicopot dari jabatannya karena telah menangkap mahasiswa yang berunjuk rasa dalam memperjuangkan nasib masyarakat.

Di depan Mapolres Lombok Timur, mahasiswa menuntut oknum polisi yang menangkap dan menahan aktivis agar diproses karena telah menyalahi prosedur hukum yang berlaku.

Usai menyampaikan aspirasinya di Mapolres Lotim, HMI cabang Selong kemudian melanjutkan orasinya ke DPRD Lotim.

Baca juga: Pemkot Bima Ajak HMI Sukseskan Pilkada 2024

Selain tuntutan pembebasan aktivis HMI di berbagai daerah, pendemo juga menyampaikan tuntutan pencabutan PP No 25 tahun 2020 yang diubah PP 21/2024 terutama pasal 7 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Menurut Junaidi, dalam perubahan di pasal 15 baik itu ASN, pekerja dan pegawai swasta lainnya diwajibkan menjadi peserta Tapera dengan potongan penghasilan 3 persen.

Menurut pihaknya, PP tersebut hanya akal-akalan pemerintah untuk mengambil uang masyarakat.

"Di Lombok Timur memang belum dirasakan karena belum berlaku, tapi aturan ini pasti akan diberlakukan nantinya," ujarnya.

Oleh karenanya, mahasiswa mendorong lembaga DPRD Lotim dengan meminta pemerintah agar mencabut PP yang bisa menyengsarakan rakyat.

Tuntutan selanjutnya, mahasiswa mendesak pemerintah agar tidak memberlakukan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang akan diberlakukan.

Mahasiswa yang berunjuk rasa meminta untuk bertemu anggota DPRD Lotim. Sayangnya, tak satupun anggota DPRD Lotim berada di lokasi lantaran tengah berada dil uar daerah.

Menjawab tuntutan pendemo, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Lombok Timur, H. Ahyan, SH respons mahasiswa untuk memperjuangkan hak-hak rakyat.

Baca juga: HMI Selong Datangi Polres Lombok Timur, Minta Kejelasan Penanganan Kasus Perusakan Bale Lumbung

Namun, untuk bertemu dengan pimpinan DPRD Lotim, Ahyan mengaku para anggota dewan sedang berkegiatan di luar daerah.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved