Berita Lombok Timur
HMI Demo di Polres dan DPRD Lombok Timur Sampaikan 3 Tuntutan: Soroti Tapera hingga UKT
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Selong menggelar aksi unjuk rasa di depan Polres dan DPRD Lombok Timur, Rabu (12/6/2024).
Penulis: Ahmad Wawan Sugandika | Editor: Endra Kurniawan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Selong menggelar aksi unjuk rasa di depan Polres dan DPRD Lombok Timur, Rabu (12/6/2024).
Aksi demonstrasi dilakukan karena adanya dugaan kriminalisasi sejumlah aktivis HMI yang kini ditangkap polisi, baik di Papua, Sumatera Utara dan terakhir di Kabupaten Dompu.
Koordinator aksi, Muhammad Junaidi dalam orasinya menuntut agar Kapolda dan Kapolres di wilayah tersebut dicopot dari jabatannya karena telah menangkap mahasiswa yang berunjuk rasa dalam memperjuangkan nasib masyarakat.
Di depan Mapolres Lombok Timur, mahasiswa menuntut oknum polisi yang menangkap dan menahan aktivis agar diproses karena telah menyalahi prosedur hukum yang berlaku.
Usai menyampaikan aspirasinya di Mapolres Lotim, HMI cabang Selong kemudian melanjutkan orasinya ke DPRD Lotim.
Baca juga: Pemkot Bima Ajak HMI Sukseskan Pilkada 2024
Selain tuntutan pembebasan aktivis HMI di berbagai daerah, pendemo juga menyampaikan tuntutan pencabutan PP No 25 tahun 2020 yang diubah PP 21/2024 terutama pasal 7 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Menurut Junaidi, dalam perubahan di pasal 15 baik itu ASN, pekerja dan pegawai swasta lainnya diwajibkan menjadi peserta Tapera dengan potongan penghasilan 3 persen.
Menurut pihaknya, PP tersebut hanya akal-akalan pemerintah untuk mengambil uang masyarakat.
"Di Lombok Timur memang belum dirasakan karena belum berlaku, tapi aturan ini pasti akan diberlakukan nantinya," ujarnya.
Oleh karenanya, mahasiswa mendorong lembaga DPRD Lotim dengan meminta pemerintah agar mencabut PP yang bisa menyengsarakan rakyat.
Tuntutan selanjutnya, mahasiswa mendesak pemerintah agar tidak memberlakukan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang akan diberlakukan.
Mahasiswa yang berunjuk rasa meminta untuk bertemu anggota DPRD Lotim. Sayangnya, tak satupun anggota DPRD Lotim berada di lokasi lantaran tengah berada dil uar daerah.
Menjawab tuntutan pendemo, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Lombok Timur, H. Ahyan, SH respons mahasiswa untuk memperjuangkan hak-hak rakyat.
Baca juga: HMI Selong Datangi Polres Lombok Timur, Minta Kejelasan Penanganan Kasus Perusakan Bale Lumbung
Namun, untuk bertemu dengan pimpinan DPRD Lotim, Ahyan mengaku para anggota dewan sedang berkegiatan di luar daerah.
Menaker Kunjungi Sekolah Rakyat di Lombok Timur, 100 Siswa Siap Belajar |
![]() |
---|
Stunting di Lombok Timur Capai 33 Persen, Wabup Edwin Minta Kades Jadi Garda Terdepan Penanganan |
![]() |
---|
Bupati Lombok Timur Haerul Warisin Mutasi Pejabat Bulan Depan |
![]() |
---|
Pemkab Lombok Timur Minta Bantuan Jaksa Dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha |
![]() |
---|
Tenun Pringgasela: Warnanya Tidak Luntur, Harga Bisa Capai Puluhan Juta |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.