Kanwil Kemenkumham NTB dan Pemerintah KSB Melakukan Harmonisasi 6 Raperkada

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Ari Hadiarta, bersama tim melakukan kunjungan ke Kanwil Kemenkumham NTB untuk membahas enam Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) pada Senin (20/5/2024).

Mereka diterima langsung Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah Amin Imran.

Tim dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kanwil Kemenkumham NTB membahas Raperkada tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara.

Raperkada tentang Tata Cata Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Raperkada tentang Pemberian Keringanan Ketetapan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024.

Baca juga: Kemenkumham NTB Berikan Penguatan HAM di Pemkab Sumbawa Besar

Raperkada tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Raperkada tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Yang Berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat, dan Raperkada tentang Tata Cara Pemungutan PBB-P2.

"Di KSB semua bergerak cepat, kami berusaha setiap kebijakan yang diambil pimpinan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang kita lakukan hari ini, yaitu harmonisasi di Kanwil Kemenkumham. Harapan kami, minimal kami sedikit lebih cepat agar pemerintah daerah bisa segera mengeksekusi. Terima kasih atas kolaborasi dari Kemenkumham sudah sangat luar biasa, kami sangat mengapresiasi," tutur Ari Hadiarta.

Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan sempat menyampaikan bahwa sesuai amanat Menkumham Yasonna H. Laoly, Kanwil Kemenkumham NTB berkomitmen untuk menjaga sinergi dengan pemerintah daerah dalam proses harmonisasi Raperda dan Raperkada guna menghasilkan produk hukum yang berkualitas adaptif dan implementatif.

(*)