PROFIL Lalu Iqbal, Diplomat asal NTB yang Mengukir Prestasi di Tingkat Internasional

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Diplomat asal Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menjadi salah satu tokoh yang akan maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024.

Kemunculan sosok Lalu Muhamad Iqbal memberi warna baru dalam kontestasi Pilgub NTB 2024. Mantan duta besar Indonesia untuk Turki ini sudah mengantongi dukungan dari sejumlah partai.

Siapa sebenarnya sosok Lalu Muhamad Iqbal?

Lalu Muhamad Iqbal, lahir di Praya, Lombok Tengah 10 Juli 1972 dari pasangan Drs. H Lalu Ma’ruf Misbah dan Ir. Alimah, Lalu Muhamad Iqbal merupakan anak ke dua dari lima bersaudara.

Terlahir dari keluarga berpendidikan, Lalu Iqbal pun telah menempuh pendidikan mulai dari dalam hingga luar negeri.

Lalu Iqbal memulai pendidikan formalnya di kampungnya di Praya. Ia bersekolah di SD Negeri 4 Praya dan melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri 2 Praya.

Lalu ketika berusia 14 tahun, Lalu Iqbal melanjutkan sekolahnya ke Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam, Surakarta Jawa Tengah.

Setelah menamatkan jenjang SMA. Lalu Iqbal melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) jurusan Hubungan Internasional.

Semasa itu, Lalu Iqbal juga berkuliah di Universitas Gajah Mada (UGM) jurusan sejarah dan Universita Islam Indonesia (UII) Jurusan jurusan Arsitektur.

Meski pada akhirnya, ia hanya menyelesaikan kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Hubungan Internasional.

Tamat dari sana, Lalu Iqbal melanjutkan S-2 jurusan Hubungan Internasional di Universitas Indonesia (UI).

Kemudian melanjutkan pendidikan S3 Ilmu Politik dan Kajian Strategis di Universitas Bucharest, Romania.

Tidak hanya itu, Lalu Iqbal juga menyelesaikan beberapa studi non-gelar di Universitas Hiroshima, Jepang, dan Universitas PBB di Tokyo.

Karier Lalu Muhamad Iqbal

Lalu Muhamad Iqbal saat ini merupakan Juru Bicara Kementrian Luar Negeri Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Turki pada tahun 2019-2023 dan Direktorat perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia pada tahun 2016-2019.