Strategi Kemenkumham NTB Tingkatkan Kinerja Agar Berdampak Bagi Masyarakat

TRIBUNLOMBOK.COM, MATRAM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya meningkatkan kinerja agar berdampak positif bagi masyarakat.

Hal ini sesuai dengan amanat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, yang ingin mewujudkan kinerja yang berdampak nyata.

Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham NTB, Muslim Alibar, menekankan pentingnya kedisiplinan, kekompakan, dan efisiensi dalam mencapai kinerja yang optimal.

Baca juga: Upaya Melindungi Kekhasan Kopi Sembalun, Kemenkumham NTB dan DJKI Lakukan Pemeriksaan Substantif

"Saya ingin rekan-rekan menjaga kedisiplinan, menyelesaikan masalah secara berjenjang, serta merencanakan kegiatan dengan baik agar pelaksanaannya tidak terburu-buru," ujar Muslim saat memberikan pengarahan kepada staf divisi administrasi Kanwil Kemenkumham NTB, Sabtu (4/5/2024)

Upaya ini juga sejalan dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Parlindungan, yang ingin membangun organisasi yang bersih, terpercaya, dan berdaya saing.

Baca juga: Kemenkumham NTB Gelar Donor Darah, Bukti Petugas Pemasyarakatan Peduli Sesama

"Jaga kekompakan pegawai, bangun lingkungan kerja yang nyaman dan efektif, masing-masing bidang/bagian melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal," ungkap Muslim Alibar," ungkap Muslim.

Muslim yang baru menjabat sebagai Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkumham NTB sejak 3 April lalu, berkomitmen untuk mengoptimalkan kinerja pegawai. Ia menekankan pentingnya membangun lingkungan kerja yang nyaman dan efektif, serta mendorong setiap bidang atau bagian untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal.

Baca juga: Kemenkumham NTB Alokasikan Rp 1,6 Miliar untuk Bantuan Hukum Masyarakat Miskin

Dengan menerapkan kedisiplinan, kekompakan, dan efisiensi, Kanwil Kemenkumham NTB optimis dapat mencapai kinerja yang berdampak positif bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas.

(*)