Pilkada 2024
KPU Lombok Barat Janji Perekrutan PPK dan PPS untuk Pilkada 2024 Dilakukan Transparan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Barat berjanji proses perekrutan badan adhoc PPK dan PPS untuk Pilkada 2024.
Penulis: Rozi Anwar | Editor: Endra Kurniawan
Laporan Wartawan TribunLombok.com Rozi Anwar
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Barat berjanji proses perekrutan badan adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PSS) untuk Pilkada 2024, dilakukan secara akuntabel dan transparan.
Ketua KPU Lombok Barat, Lalu Rudi Iskandar mengatakan, perekrutan ini terbuka untuk masyarakat Lombok Barat.
"Kita bukan merombak yang sudah ada, namun kita membuka pendaftaran baru untuk badan adhoc," tegasnya saat ditemui di ruangnya pada, Rabu (30/4/2024).
Baca juga: KPU Lombok Barat Gelar Sosialisasi Tahapan Pilkada 2024 untuk Perkuat Pemahaman Pemilu Berkualitas
Ia melanjutkan badan adhoc tersebut yang di rekruitmen kali ini bisa menjadi panitia atau penyelenggara ini yang benar-benar bisa bekerja dengan baik.
"Ada ruang untuk tanggapan, masukkan dari masyarakat dan kami akan mengacu pada rekomendasi dari hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat dan itu legal secara hukum, agar PPK, PPS dan yang lainnya menjadi penyelenggara yang baik," terangnya.
"Nama-nama yang diusulkan oleh Bawaslu itu akan kami seriusin nantinya agar sumber daya manusia yang akan menjadi PPK bisa yang lebih baik," tambah Lalu Rudi.
Sementara itu, ia informasikan kepada masyarakat agar tidak hawatir tidak dapat menjadi badan adhoc.
"Kami dari KPU akan meluncurkan program Relawan Demokrasi dan akan melibatkan semua elemen masyarakat, tapi dengan rekrutmen juga," tandasnya.
Baca juga: KPU Lombok Barat Persilahkan Disabilitas Daftar PPK dan PPS untuk Pilkada 2024
(*)
Bawaslu NTB Tegaskan Penguatan Demokrasi Tetap Digencarkan Meski Pilkada 2024 Usai |
![]() |
---|
Putusan Sidang Pendahuluan Sengketa Hasil Pilkada 2024 Dibacakan MK 4-5 Februari 2025 |
![]() |
---|
Bawaslu NTB Susun Outlook Penguatan Demokrasi 2025, Ajak Kepala Daerah Tindaklanjuti Problem Pilkada |
![]() |
---|
Catatan Bawaslu NTB tentang Pilkada 2024 Terkait Inovasi dan Anggaran |
![]() |
---|
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Dilantik Serentak Presiden Prabowo 6 Februari 2025 di Jakarta |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.