PKK Lombok Barat Komitmen Turunkan Stunting dengan Tingkatkan Kapasitas Anggota dan Peran Posyandu

Laporan Wartawan TribunLombok.com Rozi Anwar

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK BARAT - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Lombok Barat mengambil langkah strategis dalam rangka menurunkan angka stunting.

Berdasarkan data terkini, sebagian besar dari 7.900 kader posyandu juga menjabat sebagai pengurus PKK di tingkat desa.

Pj PKK Lombok Barat, Hj Erni Zuhara, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kapasitas kader-kader ini.

Baca juga: Pj Bupati Lombok Barat Ilham Diminta Kawal Inflasi, Pilkada, Stunting, Hingga Kemiskinan Ekstrem

“Kami berkolaborasi erat dengan Dinas Kesehatan untuk mengatasi tantangan yang ada, termasuk masalah pencatatan kartu ibu dan anak yang belum optimal,” ujar Erni saat ditemui, Jumat (26/4/2024).

Erni melanjutkan, pihaknya akan melakukan pembinaan intensif di tingkat desa melalui TPPKK, dengan harapan setelah lebaran dapat mengumpulkan semua tim penggerak PKK desa untuk menyampaikan informasi terbaru dan memastikan kader posyandu dapat mengisi kartu KIA dengan lebih baik.

Inisiatif ini juga dapat meningkatkan kualitas data kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi, yang selama ini belum tercatat dengan baik. Dengan data yang lebih akurat, upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak diharapkan menjadi lebih efektif.

“Kami ingin memastikan generasi mendatang di Lombok Barat memiliki kualitas hidup yang lebih baik, dan itu dimulai dengan langkah-langkah seperti ini,” tambahnya.

Erni menambahkan, tim Penggerak PKK berperan penting dalam mendukung komponen kesehatan yang merupakan indikator penting dari Indeks Prestasi Manusia (IPM) di Lombok Barat. Melalui gerakan PKK, informasi terbaru tentang KIA akan disebarkan lebih luas, dan kader posyandu akan lebih intensif melakukan pencatatan.

Baca juga: Babinsa di Lombok Tengah Peduli Stunting, Dampingi Kader Posyandu Timbang Balita

Faktor internal dan eksternal, termasuk kondisi fisik dan psikis ibu, serta kondisi ekonomi, mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Permasalahan seperti pernikahan dini menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan DP2KBP3A.

“Kami berharap, dengan partisipasi aktif PKK, semua data kesehatan dan pendidikan anak-anak kita akan tercatat dengan baik, sehingga anak-anak Lombok Barat di masa depan akan memiliki kualitas yang lebih baik,” tutup Erni dengan penuh harapan.

(*)