Belum Tentukan Sikap di Pilkada NTB 2024, Mohan Roliskana Masih Tunggu Hasil Survei

Laporan Wartawan TribunLombok.com Rozi Anwar

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H Mohan Roliskana belum memutuskan dirinya maju atau tidak pada Pilkada NTB 2024 mendatang.

Ia menegaskan, langkah politiknya ke depan akan ditentukan setelah dirinya melihat hasil dari survei yang dilakukannya.

"Kami masih melakukan survei tiga kali. Iya, kita tunggu dulu hasilnya," jawab Mohan ditemui depan kantornya pada, Kamis (18/4/2024).

Baca juga: Pj Gubernur NTB Lalu Gita Jalan Kaki Temui Wali Kota Mataram Mohan Roliskana

Keputusan maju bertarung pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, bukan perkara berani atau tidak berani. Mohan menyampaikan, dalam bertarung di kontestasi politik harus juga mempersiapkan banyak hal, karena pertarungan tanpa pertimbangan rasional dinilai konyol.

Berbagai persiapan telah dilakukan dan dirancang oleh Partai Golkar melalui survei elektabilitas, popularitas, dan lain sebagainya terutama berkaitan dengan penerimaan publik. Persiapan ini harus dibentuk sebelum memutuskan bertarung.

"Kalau modal nekat saja itu konyol. Jadi apapun yang diskenariokan oleh partai akan kita ikuti," tegasnya.

Satu sisi, hasil survei juga akan mengukur layak atau tidaknya kader bertarung. Keputusan politik diambil oleh partai berimplikasi diberikan dukungan sepenuhnya.

Perihal kebijakan DPP Partai Golkar mengusung kader di bawah usia 40 tahun untuk bertarung pada setiap momentum politik sebenarnya telah terjadi pada Pileg 2024.

Pasalnya, kader yang berusia di bawah 40 tahun banyak yang memiliki potensi sehingga diberikan porsi untuk keseimbangan antara politisi senior dan politisi muda.

Baca juga: Mohan Roliskana Timbang-timbang Maju Pilgub NTB atau Tetap Bertarung di Pilkada Mataram

Konsep ini kemungkinan akan diduplikasikan kembali pada pemilihan kepala daerah serentak. DPP Partai Golkar mungkin sudah memetakan dibanyak daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Ia membaca konsep itu untuk regenerasi kepemimpinan dan juga keberlangsungan masa depan partai.

"Kita respons positif sepanjang tidak dekat memiliki persyaratan memungkinkan dikontestasi Pilkada akan dilakukan," tandasnya.

(*)