Pemkot Bima Ikuti Rakor Bersama Kemendagri, Diberi Arahan Soal Pilkada Hingga Harga Pangan

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Toni Hermawan

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Pemkot Bima mengikuti rapat koordinasi menyongsong Pilkada 2024 bersama seluruh kepala daerah bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Dalam kesempata itu, Tito menegaskan masa jabatan penjabat kepala daerah berlaku hanya satu tahun dan dapat diperpanjang dengan orang yang sama atau berbeda berdasarkan hasil evaluasi, baik dari pihak yang mengusulkan maupun dari pihak yang memutuskan (presiden/Mendagri).

"Karena tanpa sadar dipundak para penjabat kepala daerah merupakan cerminan wajah Presiden maupun Mendagri yang menugaskan," kata Tito saat memimpin rapat melalui daring, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Ia meminta Pj Kepala daerah jika ingin mencalonkan diri pada Pilkada 2024 harus mengundurkan diri termasuk anggota DPR/DPRD wajib mundur.

"Diharapkan para penjabat kepala daerah agar betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik," harapnya.

Baca juga: 3 Tokoh Potensial Calon Wali Kota Bima, KPU Mulai Matangkan Persiapan Pilkada

Tito meminta kepala daerah agar benar-benar memastikan pesta demokrasi Pilkada serentak 2024 berjalan dengan baik dan memastikan dana hibah kepada penyelenggara Pilkada termasuk keamanan supaya dicairkan, menjaga ketersediaan dan harga pangan stabil, menekan laju inflasi agar tetap terkendali serta memastikan arus mudik dan arus balik tidak ada hambatan.

"Yang paling penting, pastikan pemilu Pilkada 2024 berjalan dengan baik, dana hibah pemilu pastikan cair, pastikan harga pangan stabil jelang lebaran, menekan laju inflasi agar terkendali, memastikan arus mudik dan arus balik, baik jalur darat, udara maupun laut aman dan nyaman bagi masyarakat," tegas mantan Kapolri ini.

Menurut dia, penjabat kepala daerah hanya mengisi kekosongan pemerintahan tanpa mengurangi ketegasannya sebagai pemimpin supaya roda pembangunan berjalan dan layanan publik berjalan dengan semestinya.

"Penjabat kepala daerah harus dapat menjadi role model bagi para kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 nantinya yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024," pintanya.

(*)