IWAPI dan PPDI Dorong Pemda Lombok Barat Bangun Infrastruktur Ramah Perempuan dan Disabilitas

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) bersama Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Lombok Barat menggelar media gathering pengenalan program General Quality and Social Inclusion in Infrastructure (GESIT), di Roemah Langko Mataram, Selasa ( 27/02/24) malam.

Hadir dalam kegiatan tersebut kepala Bappeda Lombok Barat, kepala Dinas Perhubungan Lombok Barat, dan sejumlah media.

Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) Balerina Daniel sekaligus moderator acara tersebut.

Dalam pemaparanya, dua organisasi masyarakat tersebut berhasil mendorong pemerintah menerapkan program GESIT di Lombok Barat.

Program GESIT ini merupakan wujud komitmen kemitraan Australia-Indonesia untuk infrastruktur. Program ini membantu Indonesia meratakan gerakan kesetaraan gender dan inklusi sosial di sektor infrastruktur.

Baca juga: Presiden Jokowi Batal Tinjau Hilirisasi Rumput Laut di Lombok Timur, Digantikan Luhut

Ketua IWAPI Lombok Barat Baiq Dewi Septemi Abdiana mengatakan, salah satu hasil advokasi tersebut adalah terbitnya peraturan bupati Lombok Barat Nomor 32 tahun 2023 tentang penerapan rute aman selamat sekolah di Kabupaten Lombok Barat.

"Alhamdulilah dari riset aksi yang kita lakukan beberapa sudah ada implementasinya seperti perbub ini, kemudian fasilitas dan infrastuktur gedung seperti kantor desa, kantor camat dan fasilitas perbankan agar dapat diakses perempuan dan penyandang disabilitasdisabilitas," katanya.

Ia menambahkan, melalui riset publik yang sudah dilakukan, hal tersebut sebagai upaya IWAPI memberikan masukan kepada pemerintah untuk menjadi pedoman dalam pembangunan infrastruktur.

"Paling tidak kita sudah berikan masukan dan melakukan aksi. Ya semoga itu bisa jadi acuan pemerintah dalam membangun infrastruktur dengan konsep ramah perempuan dan disabilitas," harapnya.

Sementara itu, ketua tim pelaksana program GESIT PPDI Lombok Barat Ahmad Yani menyampaikan, advokasi yang berhasil dilakukan yakni penerapan peraturan bupati menjadi peraturan desa (Perdes) inklusif di beberapa desa.

"Kita sudah mendorong dan bekerjasama beberapa desa untuk membuat peraturan desa inklusif. Alhamdulillah sudah ada 5 desa diantaranya Desa Sekotong, Taman Ayu, Eat Mayang, Ombe Baru dan Mambalan," terang Yani.

Dengan adanya desa inklusif ini, kata Yani, pemerintah dapat melaksanakan kegiatan dan pelayanan dengan memperhatikan hak-hak dasar warga, khususnya disabilitas.

Sementara itu, Kepala Bappeda Lombok Barat Akhmad Syaikhu menyampaikan, salah satu tujuan program GESIT adalah memberikan bimbingan tekhnis terkait peran perempuan dan disabilitas dalam pembangunan daerah.

Kemudian mewujudkan peraturan yang inklusif dan transparan, serta mendorong peningkatakan lapangan pekerjaan.

Ia mengakui, pemerintah daerah sangat terbantu dengan kegiatan ini di tengah fiskal yang terbatas.

"Kita sangat welcome dengan program ini karena Bisa langsung intervensi. Apalagi dalam kondisi fiskal daerah yang terbatas," ujarnya.

Syaikhu berharap ke depan perlu dilakukan edukasi dan publikasi terhadap Perbup tersebut sehingga diketahui semua lapisan.

"Selanjutnya Perbup ini harus di sosialisasikan sehingga semua tahu, apa itu disabilitas apa itu kesetaraan gender," harapnya.

(*)