Barisan Tuan Guru Muda NTB Ingatkan Masyarakat Agar Tidak Golput dan Tolak Politik Uang

TRIBUNLOMBOK.COM - Barisan Tuan Guru Muda (Baruda) Nusantara NTB mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara Pemilu 2024.

Selain itu, Baruda Nusantara NTB berharap agar para elite politik senantiasa mengedepankan sikap-sikap yang bijak dan beretika dalam menjalankan ambisi politiknya.

Koordinator Baruda Nusantara NTB TGH Supardi Ramli menerangkan bahwa mandat masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu telah termaktub dalam Undang-undang.

"Semua warga negara dilindungi Undang-Undang dan memiliki kebebasan yang penuh untuk memilih siapapun yang menurutnya pantas sesuai dengan hati nurani masing-masing yang paling baik. Yang paling diyakini dapat mendatangkan maslahat," kata TGH Supardi Ramli dalam keterangannya pada Selasa (6/2/2024).

Baruda Nusantara NTB berkeyakinan bahwa memilih pemimpin (umara) adalah merupakan suatu kewajiban.

Pihaknya pun mengharapkan seluruh eksponen pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024.

Memilih pemimpin merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya syiar terhadap terwujudnya kebaikan dan perubahan ke arah yang lebih positif bagi agama, nusa, dan bangsa.

"Kami para masyaikh dan tuan guru berpandangan bahwa memilih pemimpin atau umara itu adalah kewajiban. Jadi atas dasar tersebut, para ulama mengharapkan seluruh pemilih dari milenial hingga pemilih tua kami harapkan jangan sampai tidak menggunakan hak pilih alias golput," tegasnya.

Dalam sistem pemilu one man one vote, TGH Supardi Ramli, mengungkap bahwa satu suara dalam Pemilu dapat mengubah banyak hal.

Dia berharap semua pihak khususnya tokoh agama dapat menyampaikan syiar-syiar kebaikan terkait Pemilu 2024.

"Kita berharap para tuan guru, di majelis taklim atau dalam berkhutbah, atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya islami agar bisa memberikan pesan penting ini kepada jemaah. Jangan sampai atas dasar pertimbangan yang tidak jelas kemudian tidak menggunakan hak pilih," terangnya.

Isu kedua yang juga menjadi keresahan Baruda Nusantara NTB adalah praktek politik uang.

Politik uang dapat mencederai demokrasi dan proses elektasi karena bertentangan dengan nilai dan ajaran agama yang luhur.

"Politik uang ini memang menjadi momok yang menakutkan setiap pemilu, selalu terulang, kita pemeluk agama islam, sudah menjadi lampu merah di dalam agama bahwa orang-orang yang menggunakan politk uang sangat tidak dibenarkan. Dalam agama manapun juga, politik uang dalam arti membeli suara," tegasnya.

"Kami dari Baruda mengajak para pemilih di manapun berada agar kemudian memilih pemimpin bukan atas dasar berapa uang (wani piro) tetapi memilih pemimpin berdasarkan pandangan dan istikharah mana yang terbaik. Bukan yang paling banyak uang. Yang terpenting adalah yang dapat membawa maslahat paling banyak kepada ummat," imbuhnya.