Elite Partai atau Nonpartai di Pilgub NTB 2024, Siapa Paling Berpeluang Maju?

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pilkada 2024 akan menjadi pertarungan elite partai maupun nonpartai.

Sejauh ini sejumlah tokoh sudah digadang maju Pilgub NTB 2024.

Sebut saja, petahana Zulkieflimansyah yang juga pimpinan DPP PKS; Ketua Dewan Pembina Partai Perindo NTB Sitti Rohmi Djalillah.

Ketua DPD Partai Gerindra NTB Lalu Pathul Bahri; mantan Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy; mantan Bupati Lombok Tengah Suhaili.

Ketua Bappilu PDI Perjuangan NTB Musyafirin yang kini menjabat Bupati Sumbawa Barat Musyafirin; Ketua DPD I Golkar NTB yang juga Wali Kota Mataram Mohan Roliskana.

Juga ada nama-nama kalangan birokrat seperti Juru Bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal dan Direktur RSUD Provinsi NTB dr Lalu Herman Mahaputra.

Lembaga kajian sosial politik Mi6 memprediksi Pilgub NTB 2024 akan diwarnai perang bintang elite Parpol.

Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto menilai akan mulai ramai kandidat lain usai Pemilu dan Pilpres 2024 seiring terbukanya peta perolehan suara.

"Makin besar jumlah perolehan kursi di Parlemen secara signifikan tentu akan berkorelasi terhadap posisi tawar politik dalam kontestasi Pilkada serentak, November/September 2024 mendatang, khususnya dalam menentukan papan satu atau papan dua," ujar Didu, sapaan karibnya.

Secara alamiah, sambung dia, sejumlah nama juga diprediksi akan mundur teratur karena popularitas kurang menarik perhatian pemilih, rekam jejak atau jam terbang yang kurang mumpuni, elektabilitas tidak naik, hingga modal politik yang minim.

Dia memprediksi Pilkada NTB Serentak 2024 akan banyak Parpol yang mengusung kader ideologis tampil dan maju dalam Pilgub NTB sebagai bagian dari kaderisasi dan jenjang karier politik. 

"Partai Politik makin menyadari pentingnya meraih dan merebut kekuasaan politik untuk memperkuat legacy dan citra baik di mata rakyat dan konstituennya," sebut Didu.

Calon Nonpartai

Didu melihat perlu effort yang lebih untuk meyakinkan petinggi Parpol bahwa kekuatannya tidak sekedar elektabilitas, rekam jejak tapi harus disertai komitmen politik yang kuat.

"Kontestasi Pilkada perlu biaya yang tidak sedikit untuk menggerakkan semua sumber daya pemenangan, seperti biaya kampanye, APK, saksi maupun operasional lainnya, belum lagi survey," ujar Didu. 

Maka dia menyebut kecil peluang jika para konstestan Pilkada tidak ditopang biaya politik yang memadai untuk kontestasi Pilkada.