7 Proyek Strategis Nasional di NTB Dapat Tambahan Anggaran dari APBN 2024

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Tujuh proyek strategis nasional (PSN) pembangunan infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat suntikan dana dari Anggaran Pengeluaran Belanja Nasional (APBN) 2024.

Anggaran tersebut diberikan pemerintah pusat, untuk melanjutkan proyek pembangunan dua proyek strategis nasional dan empat proyek strategis nasional yang baru.

Plt Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan NTB Teguh Dwi Nugroho, menjelaskan maksud dari pemerintah pusat mengucurkan anggaran tersebut untuk pemerataan pembangunan pengurangan kesenjangan antar golongan dan antar wilayah.

"Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dalam APBN 2024 diarahkan untuk mendukung tranformasi ekonomi baik sasaran jangka pendek maupun menengah dan panjang," kata Teguh.

• Sri Mulyani Sebut 60 Persen APBN Tahun 2023 Belum Dibelanjakan

Anggaran tersebut terbagi ke dalam BPP dan Transfer ke Daerah (TKD).

NTB menerima BPP sebesar Rp 8,3 triliun dan TKD sebesar Rp 17 triliun.

Rincian alokasi anggaran 2024 untuk pembangunan proyek strategis nasional diantaranya lanjutan pembangunan Bendungan Meninting Rp 482 miliar.

Lanjutan pelebaran Jalan Pemenang- Bayan Sembalun Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp 76 miliar.

Empat proyek strategis nasional yang baru di antaranya, pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) Universitas Mataram sebesar Rp 177 miliar.

Baca juga: Dirjen Perbendaharaan NTB Laporkan Belanja APBN Triwulan Pertama Tahun 2023

Pembangunan pengendalian banjir drainase primer Kota Bima sebesar Rp 110 miliar.

Penataan kawasan tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp 31 miliar.

Peningkatan atau revitalisasi Terminal Tipe A Mandalika Kota Mataram sebesar Rp 28 miliar.

Penggantian jembatan Meninting B sebesar Rp 22 miliar.

Kepala daerah diharapakan segera melaksanakan APBN 2024 secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel sehingga dapat memberikan manfaat untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

(*)