Dirjen Perbendaharaan NTB Laporkan Belanja APBN Triwulan Pertama Tahun 2023

Laporan wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sudarmanto melaporkan total belanja negara triwulan pertama, Selasa (18/4/2023).

"Saya sampaikan dari sisi belanjanya, nanti kalau dari sisi penerimaan biar disampaikan masing-masing lembaganya," kata Sudarmanto.

Sudarmanto menyebutkan realisasi Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) regional sampai Maret 2023 total belanja Rp 5.797 miliar.

Sementara total pendalat APBN regional sampai Maret 2023 sebesar Rp 1. 104,88 miliar. Artinya dari total belanja negara masih mengalami defisit sekitar Rp 4.692.11 miliar.

Peningkatan jumlah belanja ini, kata Sudarmanto, disebabkan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP). Sementara untuk belanja pegawai, barang, dan bantuan sosial juga meningkat.

Pembayaran tunjangan kinerja dan gaji pegawai non Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menyebabkan belanja pegawai mengalami kenaikan.

Sementara belanja bansos mengalami peningkatan disebabkan pembayaran beasiswa kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram dan barang bansos satuan kerja Sentra Paramita.

Penerimaan pajak diwilayah kerja Provinsi NTB sebesar Rp 644,79 miliar pada periode Maret 2023, dari target yang diberikan Rp 3.563.27 miliar. Dengan begitu penerimaan pajak di wilayah NTB mengalami kenaikan 19,72 persen.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Tambora Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi NTB ini dihadiri berbagai lembaga keuangan. Baik yang di kabupaten maupun provinsi.

Setelah pemaparan dari Kepala Kanwil Dirjen Perbedaharaan NTB, dilanjutkan laporan dari Dirjen Pajak, Bea Cukai, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik.

Terakhir penyampaian dari akademi bidang ekonomi dari Universitas Mataram Dr Basuki yang memberikan komentar terkait perkembangan ekonomi di NTB.

Setelag penyampaian laporan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Utara. (*)