Rp16,23 Triliun Dana Transfer untuk Pemda se-NTB Tahun 2023, Berikut Rincian Tiap Daerah
Tidak kurang dari Rp16,23 triliun dana transfer ke daerah (TKD) akan masuk ke kas masing-masing pemerintah daerah se-NTB tahun 2023. Ini rinciannya.
lihat foto
TRIBUNLOMBOK.COM - Di tengah bayang-bayang ancaman resesi ekonomi 2023, jumlah belanja negara di Nusa Tenggara Barat (NTB) tergolong stabil.
Walau ada penurunan belanja kementerian/lembaga (K/L), namun anggaran transfer ke daerah (TKD) untuk pemerintah daerah (Pemda) di NTB mengalami kenaikan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Sudarmanto mengatakan, APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi.
"Namun pada saat yang sama tetap harus meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung," katanya, pada acara penyerahan DIPA, di Hotel Lombok Raya, Senin (5/12/2022).
Belanja kementerian/lembaga tahun 2023 di NTB mencapai Rp8,249 triliun.
Angka ini turun sebesar Rp0,027 triliun atau 0,33 persen dibandingkan belanja K/L tahun 2022.
Baca juga: Bupati Lombok Timur Terima DIPA dan TKDD 2023 dari Gubernur Provinsi NTB
Belanja K/L tahun 2023 akan dialokasikan kepada 376 Satker K/L yang tersebar di 10 kabupaten/kota dan dilayani empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Masing-masing memiliki wilayah bayar KPPN Mataram 234 Satker, KPPN Selong 25 Satker, KPPN Sumbawa Besar 50 Satker dan KPPN Bima 67 Satker.
Rp16,2 Triliun Masuk Kas Pemda
Kakanwil DJPb NTB Sudarmanto menambahkan, anggaran transfer ke daerah (TKD) tahun 2023 di NTB sebesar Rp16,23 triliun.
Jumlah ini naik sebesar Rp0,87 triliun atau 5,66 persen dibanding anggaran TKD tahun 2022.
Anggaran TKD tahun 2023 terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), DAK, Hibah ke Daerah, Dana Desa, dan Insentif Fiskal yang tersebar di 10 kabupaten/kota dan 1 provinsi.
Secara umum TKD diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
Kemudian mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah.
"Serta meningkatkan harmonisasi belanja pusat dan daerah," katanya.
Baca juga: APBN Masih Tekor Rp 611 Triliun, Dana PEN Rp 200 Triliun Belum Dibelanjakan
