Sri Mulyani Sebut 60 Persen APBN Tahun 2023 Belum Dibelanjakan

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Belanja negara belum tersedot separuhnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, saat ini masih ada 60 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang belum dibelanjakan.

Realisasi belanja negara hingga semester I-2023 baru mencapai Rp 1.255,7 triliun, atau 41,0 persen dari target dalam APBN yang sebesar Rp 3.061,2 triliun.

Baca juga: Dirjen Perbendaharaan NTB Laporkan Belanja APBN Triwulan Pertama Tahun 2023

"Artinya dalam bulan Juli hingga sampai Desember, masih ada 60 persen APBN yang bisa dibelanjakan," ujar Sri Mulyani dalam acara Pembukaan Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023, Kamis (3/8/2023).

Sri Mulyani bilang, pihaknya akan terus mendukung berbagai aktivitas dalam rangka untuk menggunakan APBN sebagai instrumen yang sangat penting dalam meningkatkan dan memperkuat produk-produk di dalam negeri.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai, rendahnya penyerapan belanja pada periode semester I-2023 tersebut merupakan hal yang normal terjadi setiap tahunnya.

Ia menduga, percepatan penyerapan belanja akan terjadi pada semester II-2023.

Namun, menurutnya, kedepannya pemerintah perlu menggenjot belanja untuk pos-pos tertentu, seperti subsidi, jaring pengaman sosial dan juga infrastruktur.

"Implementasinya perlu terus didorong dan juga kita perlu perhatikan bahwa ada beberapa dana pusat itu kan ditransfer ke daerah sehingga ini juga perlu dinavigasi di daerah ini bisa lebih cepat dibelanjakan," kata Riefky.

Sebagai informasi, realisasi belanja negara sepanjang semester I-2023 telah mencapai Rp 1.255,7 triliun atau tumbuh 0,9 persen.

Angka itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 891,6 triliun, atau telah tercapai 39,7 persen target APBN dan mengalami pertumbuhan 1,6 persen dari tahun sebelumnya.

Adapun belanja tersebut terdiri dari Belanja K/L Rp 417,2 triliun diperuntukkan bagi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Selain itu, juga terdapat belanja Non K/L Rp 474,4 triliun yang terdiri dari anggaran pensiun, subsidi, dan kompensasi, serta anggaran transfer ke daerah (TKD) Rp 364,1 triliun, atau mencapai 44,7 persen dari target APBN.

Sri Mulyani mengatakan, realisasi belanja pemerintah untuk produk dalam negeri (PDN) baru mencapai Rp 216,36 triliun atau 55,79 persen dari target yang ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, kebijakan utama Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) tahun ini adalah pencapaian 95 persen PDN dari total belanja pengadaan kementerian/lembaga/daerah (K/L/D).

Hingga saat ini, secara nasional tercatat nilai belanja pengadaan barang/jasa pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) Rp 1.112,45 triliun dengan 5,3 juta paket pengadaan. Sementara RUP yang terealisasi baru Rp 387,81 triliun dengan 768.000 paket.