Berita Nasional

Sri Mulyani Pangkas Anggaran Kemenkeu Rp 8,99 Triliun, Hapus Semua Belanja Operasional Tak Prioritas

Menkeu, Sri Mulyani mengungkapkan, efisiensi anggaran berdampak pada penghapusan sejumlah kegiatan, seperti acara seremonial dan pengadaan souvenir

Editor: Laelatunniam
Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Muchlis Jr
EFISIENSI ANGGARAN: Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani mengungkapkan, efisiensi anggaran Kemenkeu berdampak pada penghapusan sejumlah kegiatan, seperti acara seremonial, pengadaan souvenir, dan konsumsi saat rapat. Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Kamis (13/2/2025). 

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan, efisiensi anggaran Kemenkeu sebesar Rp 8,99 triliun berdampak pada penghapusan sejumlah kegiatan, seperti acara seremonial, pengadaan souvenir, dan konsumsi saat rapat.

Dengan anggaran Kemenkeu tahun 2025 yang awalnya sebesar Rp 53,193 triliun, setelah efisiensi, sisa anggaran menjadi Rp 44,203 triliun.

Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Kamis (13/2/2025).

"Kita optimalkan dan efisienkan adalah berbagai dengan belanja-belanja operasi seperti consignering, kegiatan seremonial, kita hapuskan. Apakah pengadaan souvenir, pencetakan banner, spanduk, bahan konsumsi untuk rapat, kami tidak ada lagi di dalam rapat itu konsumsi," kata Sri Mulyani.

Ia menjelaskan bahwa efisiensi tersebut juga mencakup pengurangan belanja langganan daya dan jasa, serta pengeluaran untuk sewa dan pemeliharaan gedung dan peralatan yang tidak prioritas.

"Perubahan cara kerja baru juga kita introduce ini sebetulnya bukan hal yang baru, tapi kita akan makin akselerasi di dalam rangka untuk meningkatkan kualitas, tanpa menimbulkan dampak dari sisi belanja atau belanja ini belanjanya bahkan lebih diefisienkan," ujar Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani menambahkan Kemenkeu juga melakukan efisiensi melalui digitalisasi dokumen, penghematan energi, penggunaan e-perjadin, pengembangan layanan bersama atau share services untuk kantor vertikal serta penggunaan peralatan kantor secara bersama.

"Penggunaan GMN, juga menggunakan standar dan juga termal ini tidak ada lagi yang memiliki ruang-ruang tersendiri. Jadi, lebih banyak digunakan secara bersama, pembatasan perjalanan dinas yang betul-betul sangat-sangat urgent sesuai presiden adalah yang tugas negara saja," jelas Sri Mulyani.

Kemenkeu juga telah merombak ruang kerja menjadi lebih kolaboratif, mengubah kegiatan dari tatap muka menjadi daring, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

"Kolaborasi unit Eselon I seperti melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya join sehingga bisa lebih efisien dan kita juga menghilangkan seluruh snack untuk rapat," ungkap Sri Mulyani.

 

Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved