Bawaslu Lombok Timur Bakal Libatkan Pakar Hukum Dalam Sengketa Pemilu 2024
Bawaslu Lombok Timur melibatkan pakar hukum dan sosial dalam menangani perselisihan hasil Pemilu
Penulis: Ahmad Wawan Sugandika | Editor: Wahyu Widiyantoro
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Timur menyatakan diri siap untuk berkordinasi dengan pemerhati hukum ataupun sosial dalam penyelesaian sengketa Pemilu 2024.
Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Lombok Timur, Samsul Hadi mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan bersilaturrahmi dengan semua pihak demi membangun koordinasi untuk kelancaran Pemilu 2024.
"Kami akan secepatnya barsilaturrahmi untuk bagaimana menghadapi proses sengketa setelah Pilpres Pileg, dan sebagainya," ucap pria yang akrab disapa Gus Cung itu, Minggu (12/10/2023).
Dia sangat mengapresiasi jika ada pakar hukum yang siap berkolaborasi dengan Bawaslu dalam proses sengketa Pemilu.
"Saya sangat apresiasi ada pemerhati
di bidang hukum, pemerhati sosial sosial dan pemerhati penyelenggara ini sangat saya apresiasi kolaborasi," katanya.
Lebih jauh, untuk sengketa Pemilu, pihaknya sudah menyiapkan berbagai langkah setelah sebelumnya KPU telah menetapkan DCT pada 3 November 2023.
Kendati begitu, diakuinya sampai setelah penetapan DCT itu, saat ini belum ada Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu yang mengajukan sengketa.
Dia mengingatkan, pada proses pengajuan sengketa juga sudah memiliki batas waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Sudah jelas ada batasan waktu setelah
dia proses berapa lama setelah ada pengumuman DCT, Pileg dan sebagainya itu ada batas waktu untuk diajukan Maka saya rasa teman-teman Parpol juga sudah paham semua lah," pungkasnya.
Ketua DPC Peradi Selong Gema Muzakkir mengatakan diri siap jadi penengah Parpol pada proses sengketa Pemilu 2024.
Bahkan dia mengaku pihaknya dalam waktu dekat akan mengadakan seminar untuk memberikan pemahaman terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
"Tentunya apa tujuan ngadain itu supaya tidak terjadi sengketa antar Partai, kami para advokat Peradi sudah teruji, dan beberapa orang sudah kita kirim latihan ke Mahkamah Konstitusi (MK)," tuturnya.
Menaker Kunjungi Sekolah Rakyat di Lombok Timur, 100 Siswa Siap Belajar |
![]() |
---|
Stunting di Lombok Timur Capai 33 Persen, Wabup Edwin Minta Kades Jadi Garda Terdepan Penanganan |
![]() |
---|
Bupati Lombok Timur Haerul Warisin Mutasi Pejabat Bulan Depan |
![]() |
---|
3 Fakta Wanita Cina Datangi Pria Lombok untuk Menikah: Berawal dari Bandara, Berlanjut ke Pelaminan |
![]() |
---|
Pihak Keluarga Bakal Gelar Pernikahan Sederhana Aprianto dengan Kekasihnya Asal Cina |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.