446.516 Tentara Dikerahkan untuk Mengamankan Pemilu 2024

Badya meminta agar masyarakat berperan aktif dalam menyampaikan imbauan khususnya di masjid-masjid agar tak termakan kabar hoaks.

"Dari mesjid memberikan imbauan kepada jamaah dan warga sekitar dalam menghadapi pemilu 2024, harus hati-hati informasi di medsos, banyak hoax dan tipuan," kata Badya.

Dalam acara itu, Badya juga meminta kepada jemaah masjid agar selalu bijak dalam menggunakan media sosial. Di sisi lain, Badya juga mengimbau agar masjid-masjid tidak disusupi identitas politik jelang pesta demokrasi tersebut.

"Bijaklah dalam menggunakan medsos dengan selalu bertabayyun. Dilarang politisasi tempat ibadah, terutama tidak boleh ada atribut parpol apapun di masjid dan tidak boleh ada kampanye," ujarnya.

Badya menambahkan, program tersebut merupakan bentuk silaturahmi polisi bersama masyarakat. Selain itu kegiatan tersebut menjadi bentuk kehadiran langsung polisi di tengah masyarakat.

"Kegiatan Program Satu Jam Mengaji Bersama Polisi merupakan silaturahmi Ditbinmas Polda Metro Jaya dengan warga atau jamaah Masjid Al Jihad," ujarnya.

Utut soroti netralitas TNI

Ketua Fraksi PDIP DPR RI yang juga pimpinan Komisi I Utut Adianto sempat menyoal netralitas Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dalam mengawal Pemilu dan Pilpres 2024. Awalnya, Utut merespons paparan Yudo terkait netralitas personel TNI.

"Bapak menyatakan di paparan yang keempat TNI tetap netral. Kalau kebeneran warnanya biru, bukan berarti memihak Pak Giono (Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Gerindra Sugiono), Pak Giono jasnya biru. Ini kebeneran warna aja," kata Utut di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin.

"Kebeneran juga enggak ada merah, adanya cokelat. Kuning enggak ada ya, oranye enggak ada," imbuhnya.

Utut menyinggung presiden adalah pimpinan tertinggi TNI. Ketua Fraksi PDIP itu menanyakan apakah Yudo sebagai Panglima TNI, akan bersikap menentang presiden jika diberi perintah yang melawan hukum. Hal itu pula yang diingatkan Utut kepada calon Panglima TNI KSAD Jenderal Agus Subiyanto.

"TNI selama ini netral. Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi bilang A, sanggup enggak bapak menolak? Kalau perintah itu melawan hukum? Pak KSAD sudah disuratin (dari Presiden kepada DPR) bakal jadi, menurut yang saya dengar, bakal jadi calon panglima," ujar Utut.

Utut mengusulkan pembentukan panja Netralitas TNI di Komisi I DPR. "Mohon izin kalau kita berkenan saya dari meja pimpinan, saya belum ngomong nih, kebeneran, Ibu Ketua, Pak Riefky (Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Demokrat Teuku Riefky Harsya), Pak Sugiono, kebeneran satu blok. Beliau (Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari) blok satu lagi, saya blok satu lagi," ucap Utut.

"Tetapi kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR, buatlah Panja Netralitas TNI. Jadi kita sembari di tengah kesibukan kita sebagai caleg kita membuat pengawasan," tandasnya.

Merespons pernyataan Utut, Yudo meyakini Presiden Jokowi tidak akan memberikan perintah yang melanggar hukum. "Ya enggak mungkinlah pak presiden memerintahkan melanggar hukum, kan nggak mungkin," kata Yudo seusai rapat kerja bersama Komisi I DPR. (*)