Gibran Bantah Gabung Partai Golkar Meski Sudah Pamit dari PDIP

TRIBUNLOMBOK.COM - Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka menepis dirinya sudah bergabung dengan Partai Golkar.

"Enggak itu. Enggak ada pembicaraan seperti itu," terang putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini, Selasa (7/11/2023) seperti dikutip dari Tribunnews.

Terkait keanggotaanya di PDI Perjuangan, Gibran hanya menjawab singkat.

"Sudah dijawab Mbak Puan, sudah dijawab Pak Hasto, sudah dijawab Pak Komarudin," jelas Wali Kota Solo ini.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap fakta mengenai pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Baca juga: Daftar Lengkap Tim Inti TKN Prabowo-Gibran

Hasto mengenang kembali sambungan telepon dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebelum pendaftaran Prabowo-Gibran ke KPU.

"Bahwa Mas Gibran di-kuning-kan, di-Golkar-kan. Otomatis Gibran karena mencalonkan diri dengan Pak Prabowo maka sudah tidak lagi menjadi bagian dari keluarga PDI Perjuangan," beber Hasto di sela Rakorda PDIP NTB di Kota Mataram, Minggu (5/11/2023).

Hal itu sejalan dengan langkah Gibran yang menemui langsung Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

"Artinya etika politik harus dipenuhi. Mas Gibran sudah pamit ke Mbak Puan, artinya pamit untuk dicalonkan Gerindra dan Golkar," ungkap Hasto.

Hasto menjelaskan, keanggotaan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu berakhir sejak mendaftar sebagai Cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

Baca juga: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ungkap Gibran Daftar Cawapres dengan Cara Di-Golkar-kan

"Kalau masih anggota PDIP Perjuangan, maka Mas Gibran tidak bisa dicalonkan Partai Golkar, itu ketentuan konstitusi kita," jelasnya.

Hasto mengungkap kronologi berhentinya keanggotaan Gibran di PDIP dengan menjelaskan syarat pengusungan Capres dan Cawapres.

Disebutkan bahwa Capres-Cawapres diusung partai politik (Parpol) dan gabungan Parpol.

Sementara, PDIP bersama PPP, Perindo, dan Hanura sudah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Hasto menyitir Undang-udang Parpol yang menyebut seseorang tidak bisa dicalonkan oleh Parpol yang bebeda dari keanggotaannya.