Menkominfo Budi Arie Setiadi: IP Address Starlink Harus dari Indonesia

Kalau starlinknya di sana (IKN Nusantara)?

Starlink itu, ini kan lebih banyak cocok di teknologi satelit. Cocok untuk daerah-daerah plural dan memiliki kejauhan.

Nah persoalannya saat ini starlink belum memiliki izin penyelenggaraan telekomunikasi, baik penyelenggaraan jasa telekomunikasi di Indonesia, sehingga seluruh perizinan starlink wajib memenuhi seluruh persyaratan perusahaan perizinan satu pintu.

Di mana OSS berbasis risiko, karena sebelum izin ditetapkan maka perusahaan ini belum berhak dan belum memberikan layanan telekomunikasi di Indonesia.

Pada 2022, Kominfo telah memberikan hak labuh satelit Starlink, jadi ada Hak Labuh (Landing Right) di mana Starlink bekerjasama dengan Telkomsel anak perusahaan Telkom Indonesia Tbk, sebagai penyedia layanan satelit yang digunakan sebagai jaringan backhaul yang menghubungkan infrastruktur backbone dengan BTS, melalui jaringan fiber optik.

Sehingga layanan yang diberikan adalah dari Telkomsel, selaku penyelenggara telekomunikasi bukan untuk layanan retail pelanggan yang langsung ke masyarakat, tetapi sifatnya B to B (business to business), seperti itu.

Jadi lihat, kita ingin industri telekomunikasi kita sehat, ekosistemnya, karena buat kami kedaulatan data kita kan, ada isu kedaulatan data.

Kalau starlink seharusnya pakai IP address Indonesia, dan harus ada teropong data di Indonesia. Nanti kalau misalnya Starlink nggak boleh dikontrol pemerintah Indonesia, nanti dipakai judi online sama pornografi pakai Starlink semua. IP address-nya harus dari Indonesia.

Pak Budi, bisa jelaskan juga Kominfo ini menyiapkan infrastruktur dan alat pendukung di IKN tahun depan rencananya mau upacara 17 Agustus di sana? Bisa diceritakan Pak?

Jadi begini, telekomunikasi ini kan bisnis yang tidak monopolistik Artinya semua terbuka semua operator.

Tapi pembicaraannya bukan lagi B to B antara Telkom Indonesia dan otorita IKN, tapi memang Telkom sudah melakukan investasi yang cukup signifikan. Karena kita tidak bisa, kaya BBM atau listrik, kan monopoli. PLN dan Pertamina.

Jadi pemerintah atau otorita IKN bisa menunjuk langsung. Kalau di industri kan tidak bisa begitu, tapi karena Telkom Indonesia masih merah putih, makanya bisa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan awal, tapi dengan perhitungan yang sangat bisnis.

Biar saja karena mereka lembaga bisnis, sehingga penyelesaiannya biar pembicaraan antara Telkom dan Otorita IKN. (Tribun Network/Yuda)