Menkominfo Budi Arie Setiadi: IP Address Starlink Harus dari Indonesia

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan jaringan internet berbasis satelit, Starlink menjadi sebuah terobosan di era informasi telekomunikasi yang terus berkembang maju.

Menteri Budi juga menyebut, bahwa teknologi Starlink ini cocok untuk wilayah kepulauan seperti Indonesia.

Baca juga: Menkominfo Budi Arie Setiadi Akan Babat Habis Praktik Judi Online

Apalagi, pemanfaatan satelit LEO yang berjarak kurang lebih 300 Km dari permukaan bumi memungkinkan pancarannya bisa menembus wilayah-wilayah yang sulit terjangkau sebelumnya.

Hal itu disampaikan Budi yang juga Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo), saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra di Kantor Kemenkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (5/10/2023). Berikut petikannya.

Pak Menteri, bisa cerita sedikit mengenai Starlink, bagaimana ini bisa menjelaskan kepada publik tentang Starlink?

Ya suatu teknologi baru, disrupsi di mana teknologi ini memungkinkan dari satelit Leo yang berorbit, yang ketinggian 300 km, sehingga pancaraan internet, dan memang ini cocok sebenarnya (kondisi Indonesia).

Teknologi seluler kita ini kan atau akses konektivitas internet kita itu di mungkinkan satu, oleh fiber optik, kedua dengan seluller broadband, jadi mulai dari fiber optik, broadband, ketiga satelit.

Nah ini ada gabungan lagi namanya Fixed Mobile Convergence, penggabungan dari semua sistem ini.

Nah ini kan, Indonesia masih menghadapi tantangan karena kita kecepatan internet kita mohon maaf masih agak rendah dibandingkan dengan negara lain.

Kita di angka 22 Mbps, nah untuk menjadi negara maju kita harus lompat menjadi soal berapa keperluannya kecepetan itu penting. Jadi selain iklim ekosistem industri yang sehat, kualitas kecepatan internet juga harus memadai.

Indonesia saat ini baru di angka 78-82 persen internet di Indonesia. Jadi masih sekitar 20 persenan.

Kasarnya, rakyat Indonesia belum memperoleh bisa mengakses konektivitas internet atau digital di Indonesia. Nah itu pekerjaan rumah kita, termasuk Kominfo fokus di daerah-daerah 3T di mana banyak infrastruktur yang belum memadai untuk melayani masyarakat di sana.

Nah itu tugas kita, negara hadir untuk itu. Kalau kota relatif oke, speed-nya akan ditambah lagi, dan saya yakin dan optimistis, karena teknologi ini kan berkembang maju sekarang ada teknologi baru yang namanya wireless akses, itu jangkauannya semakin jauh.

Untuk kawasan IKN ini mau yang kita pakai yang mana ini. Atau mix dari ketiganya?

Nah itu teknologi kita serahkan kepada Telkom Indonesia, tapi kita lihat fiber optik sampai broadband, ya tetap saja seluler tetap kebutuhan.

Kalau starlinknya di sana (IKN Nusantara)?

Starlink itu, ini kan lebih banyak cocok di teknologi satelit. Cocok untuk daerah-daerah plural dan memiliki kejauhan.

Nah persoalannya saat ini starlink belum memiliki izin penyelenggaraan telekomunikasi, baik penyelenggaraan jasa telekomunikasi di Indonesia, sehingga seluruh perizinan starlink wajib memenuhi seluruh persyaratan perusahaan perizinan satu pintu.

Di mana OSS berbasis risiko, karena sebelum izin ditetapkan maka perusahaan ini belum berhak dan belum memberikan layanan telekomunikasi di Indonesia.

Pada 2022, Kominfo telah memberikan hak labuh satelit Starlink, jadi ada Hak Labuh (Landing Right) di mana Starlink bekerjasama dengan Telkomsel anak perusahaan Telkom Indonesia Tbk, sebagai penyedia layanan satelit yang digunakan sebagai jaringan backhaul yang menghubungkan infrastruktur backbone dengan BTS, melalui jaringan fiber optik.

Sehingga layanan yang diberikan adalah dari Telkomsel, selaku penyelenggara telekomunikasi bukan untuk layanan retail pelanggan yang langsung ke masyarakat, tetapi sifatnya B to B (business to business), seperti itu.

Jadi lihat, kita ingin industri telekomunikasi kita sehat, ekosistemnya, karena buat kami kedaulatan data kita kan, ada isu kedaulatan data.

Kalau starlink seharusnya pakai IP address Indonesia, dan harus ada teropong data di Indonesia. Nanti kalau misalnya Starlink nggak boleh dikontrol pemerintah Indonesia, nanti dipakai judi online sama pornografi pakai Starlink semua. IP address-nya harus dari Indonesia.

Pak Budi, bisa jelaskan juga Kominfo ini menyiapkan infrastruktur dan alat pendukung di IKN tahun depan rencananya mau upacara 17 Agustus di sana? Bisa diceritakan Pak?

Jadi begini, telekomunikasi ini kan bisnis yang tidak monopolistik Artinya semua terbuka semua operator.

Tapi pembicaraannya bukan lagi B to B antara Telkom Indonesia dan otorita IKN, tapi memang Telkom sudah melakukan investasi yang cukup signifikan. Karena kita tidak bisa, kaya BBM atau listrik, kan monopoli. PLN dan Pertamina.

Jadi pemerintah atau otorita IKN bisa menunjuk langsung. Kalau di industri kan tidak bisa begitu, tapi karena Telkom Indonesia masih merah putih, makanya bisa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan awal, tapi dengan perhitungan yang sangat bisnis.

Biar saja karena mereka lembaga bisnis, sehingga penyelesaiannya biar pembicaraan antara Telkom dan Otorita IKN. (Tribun Network/Yuda)