Pj Bupati Lombok Timur dan Pj Wali Kota Bima Sowan ke Ketua PDIP NTB Usai Dilantik

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Penjabat Bupati Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik dan Penjabat Wali Kota Bima Muhammad Rum resmi dilantik, Selasa (26/9/2023).

Usai pelantikan, keduanya langsung sowan ke kediaman Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat di Kota Mataram.

Tampak hadir pula mantan Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy dan mantan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi.

"Ini rasa syukur atas nikmat yang diberikan kepada Pj Wali Kota bima dan Lombok Timur," ujar Rachmat di sela-sela silaturahmi tersebut.

Anggota DPR RI ini menitipkan pesan kepada para Pj dimaksud untuk mengawal daerah hingga terpilih bupati dan wali kota melalui Pilkada 2024.

Baca juga: Jargon Baru Lombok Timur di Bawah Kendali Juaini Taofik, Selaras dengan NTB Maju Melaju

Demikian juga memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024.

Rachmat berpesan agar para Pj menjaga silaturahmi dengan Dandim maupun Kapolres di daerah masing-masing.

"Keamanan di tahun politik itu yang utama. Berikan biaya pengamanan yang memadai agar mereka bekerja maksimal," tegasnya.

"Saya punya harapan tentu daerah yang baik, aman, kondusif, sejahtera," tandas Rachmat.

Muhammad Rum sebelumnya menjabat kepala Dinas PUPR Provinsi NTB.

Baca juga: Jabat Pj Wali Kota, Muhammad Rum Bikin Jargon Kota Bima Gemilang

Sedangkan Juaini Taofik sebelumnya adalah Sekda Lombok Timur.

Keduanya dilantik berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3949 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Bima dan SK Mendagri Nomor 100.2.1.3-3948 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Lombok Timur.

Kondusivitas Daerah

Anggota DPR RI itu memberi catatan tegas berdasarkan pengalaman kepemimpinan kepala daerah di NTB.

"Saya merasa tidak puas karena mereka berkelahi antara bupati dan wakil bupati, gubernur dengan wakil gubernur. Itu terjadi di NTB," ungkapnya.

Rachmat menyinggung soal potensi keretakan hubungan kepala daerah yang dipicu motivasi materi.

Dia tidak ingin para Pj kepala daerah melakukan hal yang sama sehingga mengganggu kondusivitas pembangunan derah.

"Hanya karena permainkan proyek, mencari bagian kepala dinas masing-masing. Saya tahu itu," ucapnya.

Padahal, sambung Rachmat, Pj kepala daerah merupakan mandat yang diberikan undang-undang untuk bekerja sesuai dengan kewenangan.

Dia tidak ingin hal-hal lain di luar kepentingan pembangunan menjadi penghambat.

"Mereka ditunjuk bukan karena uang. Mereka juga tidak membayar untuk jadi Pj. Maka harus pintar me-manage daerah, me-manage masyarakat dengan baik," jelas dia.

Proses penunjukkan Pj kepala daerah didasarkan pada indikator kapasitas dan kapabilitas.

Baca juga: BREAKING NEWS: Penjabat Bupati Lombok Timur dan Penjabat Wali Kota Bima Dilantik Hari Ini

Sebabnya, Rachmat meminta para Pj kepala daerah menunjukkannya dalam bentuk program yang berorientasi pada masyarakat.

"Seperti mengurangi stunting, angka kemiskinan. Fokus pada tugas karena Pj ini hanya sementara," ucapnya.

(*)