Ketua DPD PDIP NTB Wanti-wanti Pj Kepala Daerah Agar Tidak Main Proyek dan Bagi-bagi Jabatan

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat mengingatkan para penjabat kepala daerah untuk bekerja sesuai aturan.

Anggota DPR RI itu memberi catatan tegas berdasarkan pengalaman kepemimpinan kepala daerah di NTB.

"Saya merasa tidak puas karena mereka berkelahi antara bupati dan wakil bupati, gubernur dengan wakil gubernur. Itu terjadi di NTB," ungkapnya.

Rachmat menyinggung soal potensi keretakan hubungan kepala daerah yang dipicu motivasi materi.

Dia tidak ingin para Pj kepala daerah melakukan hal yang sama sehingga mengganggu kondusivitas pembangunan daerah.

Baca juga: Pj Bupati Lombok Timur dan Pj Wali Kota Bima Sowan ke Ketua PDIP NTB Usai Dilantik

"Hanya karena permainkan proyek, mencari bagian kepala dinas masing-masing. Saya tahu itu. Jangan hanya karena kepeng, kepeng, kepeng (uang, uang, uang)," ucapnya.

Padahal, sambung Rachmat, Pj kepala daerah merupakan mandat yang diberikan undang-undang untuk bekerja sesuai dengan kewenangan.

Dia tidak ingin hal-hal lain di luar kepentingan pembangunan menjadi penghambat.

"Mereka ditunjuk bukan karena uang. Mereka juga tidak membayar untuk jadi Pj. Maka harus pintar me-manage daerah, me-manage masyarakat dengan baik," jelas dia.

Proses penunjukkan Pj kepala daerah didasarkan pada indikator kapasitas dan kapabilitas.

Baca juga: Jargon Baru Lombok Timur di Bawah Kendali Juaini Taofik, Selaras dengan NTB Maju Melaju

Maka, Rachmat meminta para Pj kepala daerah menunjukkannya dalam bentuk program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

"Seperti mengurangi stunting, angka kemiskinan. Fokus pada tugas karena Pj ini hanya sementara," ucapnya.

Rachmat juga menitipkan pesan kepada para Pj dimaksud untuk mengawal daerah hingga terpilih bupati dan wali kota melalui Pilkada 2024.

Demikian juga memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024.

Rachmat berpesan agar para Pj menjaga silaturahmi dengan Dandim maupun Kapolres di daerah masing-masing.