Penjabat Bupati Lotim dan Wali Kota Bima
Sedang Dibidik KPK, Pj Wali Kota Bima Wajib Perbaiki Tata Kelola APBD
"Persoalan yang menjadi temuan KPK disebabkan minimnya rentang pengawasan dan evaluasi tata kelola APBD, khususnya soal belanja-belanja barang."
Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Sirtupillaili
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kota Bima saat ini sedang dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Isu ini harus menjadi perhatian utama Penjabat (Pj) Wali Kota Bima H Muhammad Rum yang baru dilantik, Selasa (26/9/2023).
Pendiri Lembaga Riset dan Konsultan Kebijakan Publik Policy Plus, Adhar Hakim mengatakan, tugas berat Pj Wali Kota Bima adalah menata ulang mekanisme tata kelola APBD Kota Bima, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.
"Persoalan yang menjadi temuan KPK disebabkan minimnya rentang pengawasan dan evaluasi tata kelola APBD, khususnya soal belanja-belanja barang dan jasa," katanya.
"Pj Walkot Bima harus bisa secepat mungkin memperbaikinya," kata Adhar Hakim.
Baca juga: Pj Bupati Lombok Timur Diingatkan Fokus Urus Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Persoalan tata kelola APBD tersebut tidak bisa ditunda-tunda. Sebab hal itu berdampak besar ke semua sektor pembangunan.
Persoalan lain yang menjadi tugas berat Pj wali kota Bima yakni membangun koordinasi yang baik dengan Pemkab Bima.
Banyak isu yang harus dituntaskan dengan pemerintah Kabupaten Bima, mulai dari persoalan aset hingga masalah lingkungan.
"Satu hal cukup berat adalah membangun koordinasi dengan Pemkab Bima dalam menata isu sosial dan lingkungan," ujarnya.
Kota Bima sebagai wilayah hilir dan penyangga, kata Adhar, sangat rentan menerima dampak kerusakan lingkungan di Kabupaten Bima.
"Karena itu Pj Walkot Bima harus mampu membangun tradisi koordinasi yang baik dengan Pemkab Bima yang selama ini relatif tidak berjalan baik," tegas mantan kepala Ombudsman NTB ini.
Terkait isu ini, Pj Wali Kota Bima H Muhammad Rum mengaku sangat setuju dengan saran dari Policy Plus.
"Pembangunan dan pemerintahan kita dudukkan dalam bingkai peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.
Termasuk persoalan KPK yang kini menjadi perhatian publik. Tentu hal itu akan menjadi pelajaran bagi dirinya. "Setuju ini sudah normatif adm," katanya.
Pj Wali kota Bima Muhammad Rum akan mulai masuk kantornya pada Jumat, 29 September 2023.
Pj Bupati Lombok Timur Diingatkan Fokus Urus Sektor Pendidikan dan Kesehatan |
![]() |
---|
Pesan Sukiman Azmy ke Pj Bupati Lombok Timur Juaini Taofik: Lanjutkan Pembangunan |
![]() |
---|
Dua Program Prioritas Juaini Taofik di Lombok Timur, UHC dan Hadirkan Mall Pelayanan Publik |
![]() |
---|
Ketua DPD PDIP NTB Wanti-wanti Pj Kepala Daerah Agar Tidak Main Proyek dan Bagi-bagi Jabatan |
![]() |
---|
Jabat Pj Wali Kota, Muhammad Rum Bikin Jargon 'Kota Bima Gemilang' |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.