Pj Bupati Lombok Timur Diingatkan Fokus Urus Sektor Pendidikan dan Kesehatan

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Penjabat kepala daerah yang baru dilantik diingatkan tidak terlena dalam euforia.

Banyak tugas pelayanan dasar hingga program pembangunan yang harus menjadi perhatian serius.

Hal tersebut diungkapkan pengamat kebijakan publik Adhar Hakim, pada TribunLombok.com, Selasa (26/9/2023).

Adhar Hakim mencontohkan, di Kabupaten Lombok Timur, Pj Bupati HM Juaini Taofik wajib memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan.

"Di Lombok Timur penataan birokrasi pada substansi utama pelayanan seperti pendidikan dan kesehatan menjadi PR besar Pj Bupati Lotim," kata pendiri lembaga riset dan konsultan kebijakan publik, Policy Plus.

Menurutnya, sejumlah persoalan pada dua substansi tersebut lebih banyak disebabkan penataan sistim dan mekanisme kerja yang masih sering bermasalah.

Baca juga: Pj Gubernur NTB Gita Bakal Pangkas Jumlah Staf Khusus

"Di rumah sakit dan sejumlah puskesmas masih sering terjadi pengulangan kesalahan dalam hal-hal mendasar (fundamental), misalnya tata kelola penanganan pasien," kata mantan kepala Ombudsman NTB ini.

Pj Bupati Lombok Timur juga harus menatata dengan baik pengelolaan kewenangan dalam menggali potensi Pendapatan Daerah (PAD).

"Misalnya tumpang tindih kewenangan antara OPD. Karena itu Pj Bupati harus merapikan kembali penataan birokrasinya," tegasnya.

Jargon Baru

Sekda HM Juaini Taofik resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, di Hotel Lombok Raya, Selasa (26/9/2023).

Serah terima jabatan tersebut juga di hadiri langsung Mantan Bupati Lombok Timur dan Wakil Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy dan Rumaksi SJ.

Pada kesempatan itu, Surat Keputusan (SK) Pelantikan ditandatangani oleh Pj Gubernur Lalu Gita Hariadi.

Ditemui seusai acara pelantikan, Pj Bupati Lombok Timur HM Juaini Taofik menyampaikan selogan yang diusung pada kepemimpinannya yakni "Lombok Timur Berkemajuan."

"Tagline kita Lombok Timur Berkemajuan, kenapa harus itu? karena pak Pj Gubernur juga punya tagline Maju Melaju," ucapnya.

Oleh karenanya, kata dia, bagian dari moto daerah harus selaras dengan moto dari gubernur.

"Konsepnya tidak boleh antara gubernur dan kabupaten (bupati) tidak inline," tegasnya.

Bupati Juaini juga menyebut moto berkemajuan memiliki arti memajukan program yang tertuang dalam RPJMD Perubahan yang selama ini masih belum terselesaikan.

Apalagi yang berkaitan dengan program yang mengalami refokusing di masa gempa dan Covid-19.

"Kalau kita ini istilahnya lebih administratif, kan sudah ada konsep RPJMD 2024/2026. Sebenarnya roh dari penyusunan RPJMD itu menutup lubang RPJMD 2013/2018, mengapa ditutup karena ada dampak pandemi 2 tahun," ungkapnya.

Untuk itu, tugas berikutnya, kata Bupati Juaini adalah untuk mendorong percepatan peraturan daerah (Perda).

"Karena bagaimana pun kita bersama dengan DPRD selaku penyelenggara pemerintah daerah berupaya terus mengupayakan program berkemajuan, intinya hari esok harus lebih baik dari hari ini," tutupnya.

(*)