20 Persen Kendaraan Dinas Pemkab Lombok Timur Nunggak Pajak, Bappenda: Jangan Tunggu Pemutihan

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Sebanyak Rp 130 miliar Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi NTB melalui sektor pajak kendaraan menjadi atensi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur.

Kepala Badan Bapenda Lombok Timur, Muksin, mengungkap dari Rp130 miliar tersebut rupanya masih banyak kendaraan dinas (Randis) yang menunggak pajak.

"Tetap masih ada yang belum bayar, kalau yang plat merah tidak sampai 20 persen, tapi mendekati itu, tapi masih ada waktu untuk terus dikejar supaya nanti jangan semua menunggu pemutihan baru dia mulai akhirnya lolos dan hilang pajaknya," ucapnya menjawab TribunLombok.com, Minggu (20/8/2023).

Dijelaskannya, dari Rp 130 miliar dana bagi hasil yang seharusnya diterima Lombok Timur dari sektor pajak kendaraan bermotor, dari awal Bulan Januari hingga Agustus 2023 ini baru 50 persen yang diterima.

Baca juga: Kesadaran Wajib Pajak di Lombok Timur Rendah, Pemda Siapkan Sanksi Bagi Pengemplang

"Baru sekitar 50 persen ini yang menjadi penunggakan, nah ini yang harus dikejar terus oleh petugas, pihak kita juga telah bersatu padu dengan Samsat untuk mengoptimalkan penagihan-penagihan itu," tegasnya.

Padahal kata dia, Randis tersebut harusnya cepat dalam membayar pajak, mengingat sudah jelas arahan pimpinan.

"Pimpinan sudah mengarahkan, OPD harus bertanggung jawab terhadap kendaraan dengan plat merah yang ada di masing-masing OPD nya supaya harus sebagai contoh," tuturnya.

Dijelaskannya, dengan kondisi itu, Bapenda Lombok Timur harus terus berupaya optimal terhadap pungutan pajak bermotor, mebgingat DBH yang pantastis untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kondisi yang dihadapkan saat ini, kata dia, adalah banyak masyarakat yang masih berat untuk membayar pajak tersebut.

"Memang terhadap pajak ini semua orang 1001 alasan menghindar pajak, kita sebagai petugas inilah yang likolaka terhadap peningkatan pajak, kita upayakan terus, kita buntuti terus ini dengan razia karena memang dengan pajak itu konsepnya dibayar secara paksa," tegasnya.

(*)