Anggota DPR Syamsul Lutfhi Ajak Masyarakat Lombok Timur Bersama-sama Wujudkan Hilirisasi Industri

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dapil NTB II, Syamsul Luthfi hadir pada acara Diseminasi Publik Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan Kementerian Investasi /BKPM, Sabtu (29/7/2023).

Dalam acara di di Waterpark Rinjani, Kecamatan Selong, Lombok Tinur itu,  pria yang akrab disapa Luthfi ini mengajak masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan hilirisasi industri sebagai nilai tambah pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Baca juga: Kapasitas Smelter AMMAN Capai 900 Ribu Ton, Jokowi Tekankan Pentingnya Industri Hilir Pertambangan

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kata Luthfi, hilirisasi menjadi program strategis dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan.

"Karena hilirisasi itu merupakan strategi untuk memiliki nilai tambah pengelolaan SDA, mengingat Indonesia kaya akan SDA hingga banyak negara besar Eropa datang ke negara kita dahulu untuk mencari potensi SDA itu," ucapnya.

Dikatakannya, setidaknya empat hal yang menjadi tantangan masyarakat Imdonesia, khususnya NTB dalam menjalankan hilirisasi industri tersebut.

Pertama, peraturan perundang-undangan yang selalu berubah-ubah di setiap periode kepemimpinan. "Dikarenakan sering berubah tidak ada kepastian hukum," katanya.

Kedua, terkait tentang zonasi lahan yang seling bermasalah, utamanya konflik agraria yang merupakan warisan sejak Orde Baru.

Pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, persoalan itu diselesaikan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) agar para investor itu mau berinvestasi.

Ketiga, masalah tenaga kerja. Para tenaga kerja Indonesia saat ini tidak bisa bersaing dengan negara lain jika tidak menjalankan pendidikan vokasi yang baik.

"Namun saat ini sudah diberikan anggaran yang lebih baik berupa alat dan yang lain yang bisa mencetak tenaga kerja siap pakai ketika investor menanamkan modal di negara kita," jelasnya.

Permasalahan keempat, kata dia, insentif perpajakan yang kalah dengan negara ASEAN lain.

Misalnya perusahan toyota lebih condong investasi di Thailand karena insetif mereka lebih baik ketimbang Indonesia saat ini.

"Ini yang harus diperbaiki, dan sekarang kementerian terus berbenah, hingga pandemi Covid menurun 2020, tahun 2021 kita mulai bangkit, dan targetnya di tahun 2023 kita harus mencapai angka Rp 120 triliun. Kita di DPR sangat mengapresiasi apa yang dilakukan kementrian," kata Luthfi.

Hadir juga pada kesempatan tersebut Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madia, Kementrian Investasi/BKPM, Raharjo Siswohartono. (*)