Sekolah Terdampak Gempa 2018 di Lombok Timur Alami Rusak Sedang Masih Ada yang Belum Diperbaiki

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Sejumlah sekolah di Lombok Timur, NTB terdampak gempa 2018 rupanya masih ada yang belum diperbaiki.

Perbaikan sejumlah sekolah sejatinya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan BPBD melalui anggaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat.

Kepala BPBD Lombok Timur, Lalu Muliadi mengatakan, perbaikan yang dilakukan BPBD dengan pengajuan ke BNPB kebanyakan menangani sekolah dengan kerusakan berat untuk dibangun ulang.

Sedang untuk Dikbud hanya sifatnya rehab dengan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Baca juga: Sekolah Rusak Berat Tak Kunjung Diperbaiki, Pemda KLU Ngaku Anggaran Sedikit dan Dapodik Bermasalah

"Rata-rata yang ditangani oleh BNPB adalah pembangunan total, kalau yang pembangunan sedang itu melalui DAK dari Dikbud," ucap Muliadi, dikonfirmasi Minggu (23/7/2023).

Dia menyayangkan masih adanya sekolah yang belum tertangani perbaikannya akibat gempa Lombok 2018 maupun yang memang rusak karena bangunan lama.

"Terhadap itu kami sudah masukkan ke program konsul RR, ada yang berupa jalan dan ada yang berupa rehabilitasi dan rekontruksi sekolah," katanya.

Mengenai jumlah pasti sekolah rusak yang masih tertangani BNPB, Muliadi menjawab akan diungkap nanti setelah proses verifikasi faktual dari BNPB selesai.

"Karena yang menilai adalah pusat hingga kita akan sampaikan kembali setelah verifikasi berapa sekolah dan nominalnya," katanya.

Dia optimis jumlah sekolah yang sebelumnya telah dimasukkan untuk menerima bantuan perbaikan dari BNPB bisa tertangani semua.

"Optimis lah, optimis kita berdoa dan optimis kami di sini selaku leading sektor membantu Pemda, termasuk masyarakat untuk terus kami berkomunikasi dengan BNPB dan BPBD provinsi terkait percepatan pembangunan," tuturnya.

Perbaikan tersebut sifatnya bukan reguler dan bukan jatahnya kabupaten yang sifatnya wajib tapi lebih kepada ketergantungan pro aktif kabupaten.

"Maka dari itu perlu adanya kesabaran hingga segala proses bisa dilalui tanpa hambatan," tutupnya.

(*)