Petani Tembakau Terancam Merugi, Komisi II DPRD NTB Minta Pemerintah Turun Tangan

Laporan wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Petani tembakau di Lombok Timur dan Lombok Tengah terancam mengalami kerugian akibat hujan yang melanda wilayah tersebut beberapa hari terakhir.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Satriawandi mengatakan, pemerintah sebelumnya sudah mengalokasikan dana cadangan puluhan miliar.

Dikatakan Satriawandi, dana cadangan ini merupakan dana yang disiapkan jika sewaktu waktu terjadi bencana alam.

Kondisi yang menimpa para petani dua kabupaten tersebut merupakan becana alam.

"Sesungguhnya itu becana alam yang membuat para petani merugi," kata Satriawandi saat ditemui TribunLombok.com, Rabu (12/7/2023).

Menyikapi itu, Satriawandi berharap pemerintah bisa memberikan bantuan kepada para petani tersebut.

Dana bantuan yang diberikan tentu bisa diambil dari dana cadangan.

Setiap kabupaten kota dan provinsi sudah mengalokasikan dana cadangan tersebut dan dipakai jika sewaktu waktu terjadi bencana alam.

"Sebenarnya kita di masing-masing kabupaten dan provinsi mengokasikan dana tanggap darurat," kata ketua Komisi II DPRD Provinsi NTB tersebut.

Bahkan setiap tahun DPRD bersama pemerintah menyepakati terkait dana cadangan untuk tanggap darurat.

Sehingga Satriawandi berharap dana tersebut mampu membantu petani di dua kabupaten.

Sementara petani yang sudah melakukan kerja sama dengan perusahaan tembakau biasanya akan mendapatkan asuransi.

Sehingga petani bisa meminta haknya kepada perusahaan tersebut sesuai Perda yang berlaku.

"Kalau asuransi, setiap petani yang bekerja sama dengan perusahaan sesuai dengan perda terdahulu, khususnya petani tembakau virginia," jelas Satriawandi.

Selain persoalan tembakau, tahun 2023 ini stok pupuk di NTB dipastikan jumlahnya banyak.

Sehingga sampai musim tanam berikutnya bisa memenuhi kebutuhan petani.

Pemerintah Provinsi NTB, kata Satriawandi, terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan jumlah pupuk terpenuhi selama tahun 2023 ini.

(*)